Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
JUMLAH penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta orang, atau 9,36% dari total penduduk di Tanah Air. Jumlah tersebut menurun dari posisi September 2022 yang mencapai 26,36 juta orang, setara 9,57% dari total penduduk.
"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang terhadap September 2022," ujar Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto dalam konferensi pers, Senin (17/7).
Dia menambahkan, disparitas kemiskinan antar wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar. Itu terlihat dari data BPS yang menunjukkan tingkat penduduk miskin di perkotaan sebanyak 7,29% pada Maret 2023.
Baca juga: 165 Juta Orang jatuh Miskin dalam 3 Tahun Krisis, PBB Serukan Penangguhan Pembayaran Utang
Angka itu sedianya lebih rendah dari posisi September 2022 yang mencapai 7,53%. Namun persentase tersebut masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi covid-19 yang tercatat 6,56%.
Sementara tingkat penduduk miskin di perdesaan mencapai 12,22% pada Maret 2023. Posisi tersebut lebih rendah dari September 2022 yang sebesar 12,36% dan lebih baik dari kondisi sebelum pandemi yang sebesar 12,60%.
"Jadi tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan sudah lebih rendah dari level sebelum pandemi, sedangkan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi," terang Atqo.
Baca juga: Bansos bukan Solusi Entaskan Masyarakat dari Kemiskinan
Kenaikan Garis Kemiskinan
Penurunan jumlah penduduk miskin itu diikuti dengan kenaikan garis kemiskinan. Pada Maret 2023 garis kemiskinan tercatat Rp550.458, naik 2,78% dari posisi garis kemiskinan September 2022 yang sekitar Rp535 ribu.
Distribusi garis kemiskinan itu didominasi oleh komoditas makanan yang mencapai 74,21% terhadap garis kemiskinan. Sedangkan 25,79% sisanya didistribusi oleh komoditas non makanan.
Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, data BPS juga mengungkapkan adanya penurunan pada tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dari skala nasional, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2023 berada di level 1,528, lebih rendah dari September 2022, yakni, 1,562.
Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2023 tercatat di level 0,377, lebih rendah dari posisi September 2022 yang mencapai 0,379.
Berbanding terbalik dengan penurunan jumlah penduduk miskin, BPS mencatat tingkat ketimpangan (gini ratio) di Indonesia pada Maret 2023 meningkat menjadi 0,388 dari posisi sebelumnya yang ada di level 0,381 pada September 2022.
(Z-9)
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
Program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.
Kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
Sampai bulan Juni ini, sekitar 690 rumah telah selesai diperbaiki. Total unit Rutilahu sebanyak 1.775 unit tersebar di 30 kecamatan.
TIN tampak semringah di ruang tunggu Rumah Sakit Pratama Raja sekitar pukul 8.00 Wita. Ia penuh harap matanya yang kabur bisa tersentuh dokter spesialis mata.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kinerja Kemensos yang dianggap telah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
JUMLAH penduduk miskin di Provinsi Bangka Belitung (Babel), pada bulan Maret 2024 mengalami kenaikan, jika dibandingkan Maret 2023 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved