Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMERINTAH didorong untuk terus memperkuat ekonomi domestik di tengah ketidakpastian dunia. Salah satunya ialah dengan menjaga, atau bahkan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat menengah ke bawah melalui pengendalian harga-harga.
"Mempertahankan konsumsi masyarakat menengah ke bawah itu merupakan kunci utama karena memang inflasi kita masih cukup tinggi," ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad saat dihubungi, Kamis (29/6).
Di saat yang sama, pengambil kebijakan juga diminta untuk bisa memperbaiki belanja. Alih-alih digunakan untuk kegiatan atau program nonproduktif, anggaran tersebut dapat digunakan untuk menjadi daya ungkit perekonomian dalam negeri.
Baca juga: Jinaknya Inflasi dan Melemahnya Daya Beli
"Saya sependapat belanja perjalanan dinas, gaji pegawai itu dikendurkan. K/L yang selama ini harusnya bisa mendorong pertumbuhan seperti Kemenperin, Kemen ESDM yang bertugas di produksi, itu belum cukup signifikan ikut mendorong perekonomian," kata Tauhid.
Hal lain yang tak kalah penting ialah mempertajam investasi. Ini bukan sekadar mengenai realisasi penanaman modal yang masuk ke Tanah Air, melainkan bagaimana dampak rambatannya terhadap perekonomian dalam negeri.
Investasi yang masuk, kata Tauhid, sebisa mungkin mempunyai dampak berganda kepada masyarakat, sehingga penanaman modal itu memiliki nilai tambah. Sektor-sektor yang mestinya didorong untuk menarik investasi juga ialah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Dinilai Sehat di Tengah Tantangan Global
"Saya kira kembali ke hal-hal pokok seperti itu dan pemerintah harus membuat iklim di investasi yang baik, ini bukan bicara PMA atau PMDN, karena itu adalah bagian dari PDB, tapi multiplier-nya. Misal, PMA atau PMDN itu masuk ke sektor mining yang local labour-nya kecil, itu harus dipikirkan lagi," jelas Tauhid. (Z-6)
Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup.
Fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga acuan atau BI Rate ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,46 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai rawit.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved