Pengamat Sebut Impor KRL Baru Timbulkan Persoalan Baru,Apa Itu?

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengungkapkan langkah pemerintah yang memilih untuk menolak impor kereta bekas dapat mempengaruhi tarif commuter line nantinya. Terlebih Agus mengungkapkan kenaikan tarif kereta dapat menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

“Tiket akan bisa naik harga, kecuali pemerintah mau menambah subsidi. Kereta sudah mahal terus disubsidi,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia pada Jumat (23/6).

Agus menegaskan  kebutuhan akan pengadaan kereta untuk menggantikan kereta yang digunakan saat ini tengah mendesak. Hal ini dikarenakan sebanyak 10 rangkaian kereta api Jabodetabek akan ditarik dari peredaran.

“Waktu itu kenapa saya menyegerakan untuk pengambilan bekas saja, krn bekas itu masih bisa beroperasi 20 tahunan lebih,” tambahnya.

Agus menyoroti sikap pemerintah yang saat ini tidak jelas arah kebijakannya dalam persoalan impor kereta saat ini. Dirinya menilai dengan terus lakukan impor kereta, maka penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak sama sekali terlibat. Padahal pemerintah saat ini gencar menggaungkan penggunaan TKDN.

“Kalau impor kan tkdn nya 0 persen terus pemerintah ini mau kemana, tidak jelas. Sekarang terserah saja yang penting kereta itu ada,” imbuhnya.

Selain itu, Dirinya menyebut jika menunggu kereta baru hingga tahun 2025 justru akan menimbulkan persoalan baru. Lebih jauh dirinya mengatakan penumpukan yang terjadi di Stasiun Manggarai nantinya akan terjadi di stasiun Jabodetabek. Tidak hanya itu, masyarakat nantinya akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi sehingga menambah kemacetan di ruas jalan Jakarta. Terlebih sebagian besar masyarakat Bodetabek bekerja di Jakarta.

“Kalau kereta yang ada dipaksakan berjalan kemungkinan kecelakaannya tinggi, kedua kalau tidak ada keputusan pengadaan yg tahun ini akan ditarik 10 rangkaian itu akan mempengaruhi angkutannya, karena akan banyak orang yang tidak bisa diangkut, dan mereka akan terlantar di stasiun,” imbuhnya.

“Kalau itu sampai terjadi siapa yang bertanggung jawab? Menteri Perhubungan? Menteri Perindustrian? Menteri Perdagangan? atau Menkomarves?,” pungkasnya. (JDP/E-1)