Norwegia Ingin Perbesar Kuota Perempuan di Dewan Direksi Perusahaan

PEMERINTAH Norwegia berencana untuk memperkuat kesetaraan gender di dunia bisnis. Caranya, kuota jumlah perempuan dalam dewan direksi perusahaan ditambah pada 20.000 perusahaan besar dan menengah mulai 2028.

Pelopor di bidang tersebut, negara Skandinavia itu sejak 2004 mewajibkan dewan direksi perusahaan milik negara terdiri dari setidaknya 40% perempuan atau ditutup jika tidak melaksanakannya. Aturan yang sama sejak 2008 diterapkan pada perusahaan terbesar yang terdaftar di bursa saham. Demikian juga, minimal 40% dewan direksi harus laki-laki.

Pemerintah kiri-tengah, didukung oleh serikat pekerja utama NHO dan serikat pekerja LO, itu pada Senin (19/6) mengatakan akan memperkenalkan peraturan serupa untuk perusahaan besar dan menengah, secara progresif selama bertahun-tahun, berdasarkan penjualan dan jumlah karyawan. "Norwegia ialah negara pertama di dunia yang mengambil langkah ini," kata Menteri Perdagangan dan Industri Jan Christian Vestre mengungkapkan rincian rencana yang telah diumumkan secara prinsip pada Desember.

Baca juga: Intel Investasikan US$25 Miliar untuk Pabrik Baru Israel

Pada kriteria yang diuraikan untuk 2024--untuk perusahaan dengan penjualan tahunan setidaknya 100 juta kroner atau US$9,4 juta--sekitar 8.200 perusahaan akan terkena dampaknya. Batas penjualan dan jumlah karyawan perusahaan secara bertahap akan diturunkan hingga 2028, sehingga sekitar 20.000 perusahaan akan terpengaruh.

Wanita saat ini hanya memegang sekitar 20% posisi dewan direksi di Norwegia. Perkembangannya dianggap lambatkarena jumlahnya hanya 15% sekitar 20 tahun yang lalu. "Pada 2023, kami masih memiliki celah yang terlalu besar di dewan direksi Norwegia," kata Vestre. Kesetaraan dan keragaman gender dapat berkontribusi pada, "Lebih banyak inovasi, lingkungan profesional yang lebih baik, keputusan yang lebih cerdas, dan lebih banyak nilai tambah." 

Baca juga: Raksasa Cip Micron Benamkan US$600 Juta di Pabrik Tiongkok

Pemerintah minoritas kiri-tengah itu akan membutuhkan dukungan dari partai lain di parlemen agar usulannya dapat diadopsi dan karena itu rencana tersebut dapat berubah. Parlemen Eropa tahun lalu mengadopsi peraturan baru yang mewajibkan perusahaan besar di UE--Norwegia bukan anggotanya--untuk mencadangkan setidaknya 40% posisi dewan noneksekutif atau 33% dari semua posisi dewan untuk jenis kelamin yang kurang terwakili per Juli 2026. (AFP/Z-2)