Desa Harus Mampu Jadi Kekuatan Ekonomi 

DESA harus mampu menjadi kekuatan ekonomi mengingat pemerintah pusat telah menggelontorkan Dana Desa selama ini. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan semua pemangku kebijakan harus satu orientasi agar desa bangkit.

Menurut dia, satu desa dengan desa yang lain memiliki perbedaan potensi. Untuk itu, para pemangku kebijakan di satu desar harus menentukan potensi unggulan yang akan digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi. 

"Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa," ujar LaNyalla di acara Sarasehan Asosiasi Kepala Desa Gresik bertema Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Gresik, Jatim, Minggu (18/6/2023).

Baca juga: Anies: Lihat saja Jakarta kalau Mau Lihat Masa Depan

Ia menegaskan, kesatuan orientasi itu harus bersifat dari bawah dan bukan top down. Bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden sekalipun. Menurut LaNyalla, yang lebih tahu potensi desa adalah warga di desa itu.

DPD RI, lanjut dia, sedang mendorong revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk lebih memberi ruang otonom dalam penentuan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Salah satu peran dan fungsi DPD untuk memastikan daerah atau desa mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. 

Baca juga: Puan-AHY Dijadwalkan Bertemu di GBK Hari Ini

“Meskipun di UU yang sekarang ini, kemandirian desa juga telah diberikan, tapi kan Kepala Desa masih merasa tertekan dengan penentuan alokasi dana desa dari pusat,” ungkapnya. 
 
Dia pun sepakat pemerintah pusat sudah seharusnya mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun.

"Makanya berulang kali saya sampaikan Desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi. Tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam dan Sumber Ketahanan Pangan Nasional, sejatinya berada di desa," papar LaNyalla.   

LaNyalla hadir didampingi staf khusus dan Kepala Kantor Cabang DPD Jawa Timur Rony Suharso. Hadirpula Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Kepala Dinas PMD Gresik Abu Hasan, dan Ketua Asosiasi Kepala Desa Gresik Nurul Yatim. (RO/A-3)