Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETERBUKAN informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan sehingga tidak ada pengusaha sebagai pelaksana projek pemerintah yang merasa dirugikan.
Mengingat pentingnya keterbukaan informasi tersebut dan banyaknya dinamika dalam proses pengadaan barang dan jasa yang banyak dirasakan oleh pengusaha, Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) menjalin kerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang adil bagi pengusaha.
Kerja sama itu diwujudkaan dalam pertemuan KEIND dan KIP di Kantor KIP, Jakarta PUsat. Delegasi KEIND dipimpin langsung ketua umum Afda Rizal Armashita yang diterima Ketua KIP Donny Yoesgiantoro.
Baca juga : Menkeu Dukung DJSN Kaji dan Monitoring Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Afda menyatakan harapan yang besar untuk dapat menjalin kerjasama dengan KIP agar keterbukaan informasi dapat dirasakan secara adil oleh para pengusaha.
“Kami dari KEIND mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat atas terlaksananya pertemuan ini, kedepan segera disusun program nyata antara KEIND dan KIP agar keterbukaan informasi yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha dalam proses kerjasama dengan pemerintah dapat terwujud dengan adil” ujar Afda Rizal.
Baca juga : Perbaiki Hunian Warga, Modena Dukung Acara Golf Charity
Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menyambut baik terlaksananya pertemuan dengan para pengusaha anggota KEIND sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi KIP, yakni Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat.
“KIP menyambut baik pertemuan dengan para pengusaha anggota Kamar Entrepreneur Indonesia ini, sebagai lembaga yang menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, KIP menjamin semua informasi yang diwajibkan UU untuk dibuka, dapat diakses oleh masyarakat terutama para pengusaha yang berkepentingan” ujar Donny. (RO/Z-5)
Mereka adalah Founder&Komisaris Utama Paragon Technology and Innovation Nurhayati Subakat, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati, dan Founder&CEO PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi.
Ia masih aktif menjual sendiri produknya. Dia menjalankan bisnisnya lewat aplikasi TikTok shop dan live. Kegiatan itu dikerjakan setiap hari di media sosial miliknya.
Azis Rismaya Mahfud, pengusaha bus dari keluarga besar Mayasari Group, secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Wali Kota Tasikmalaya.
Iwan diminta mengerjakan proyek pemasangan pipa sepanjang 12 kilometer itu dengan biaya talangan pribadi
Arab Saudi dilaporkan sudah mencoba mengajukan penawaran untuk klub sepak bola Inggris Manchester United menjelang batas akhir masa penawaran pada Jumat (17/2).
Ketua PSSI Erick Thohir juga meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Indonesia agar timnas mampu melangkah lebih jauh.
Penyediaan Informasi bagi Bio Farma merupakan suatu kewajiban
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha menyatakan Pilgub Jakarta tahun ini harus dapat berjalan lebih baik sehingga kejadian-kejadian buruk pada pemilu sebelumnya tidak terulang.
PAM JAYA meraih kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik se-Provinsi DKI Jakarta, dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022.
Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dapat dijadikan landasan bagi pusat maupun daerah, untuk menentukan kebijakan pelayanan informasi publik.
KOMISI Informasi (KI) menjadi salah satu lembaga sampiran negara yang mendesak untuk dievaluasi.
EVALUASI terhadap Komisi Informasi Pusat (KIP) yang merupakan lembaga sampiran negara dinilai perlu dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved