Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyatakan rencana penjualan perdana atau initial public offering/IPO saham PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak akan menghilangkan kontrol negara terhadap Pertamina termasuk sub holding upstream karena saham yang dijual hanya sekitar 10%.
Bahkan, lanjutnya, rencana IPO PHE justru merupakan terobosan, karena dengan masuk bursa saham, perusahaan milik negara tersebut akan semakin transparan.
"Sama sekali tidak (hilangkan kontrol negara). Kita tidak bisa membiarkan perusahaan BUMN (badan usaha milik negara) dijalankan seperti dulu, tidak ada perubahan," ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (26/5).
Baca juga: PHE Genjot Eksplorasi Hulu Migas Jaga Ketahanan Energi Nasional
Dengan adanya keterbukaan informasi dan kinerja, menurut dia, menjadi penegas bahwa Pertamina bisa menjadi perusahaan yang semakin besar, sehingga ekspansi ke luar negeri semakin mudah.
Nasim menambahkan, melalui dana yang didapat dari IPO sekitar Rp20 triliun atau setara US$1,36 miliar, PHE akan bisa mengembangkan usaha antara lain, melakukan pengembangan atau pengeboran sumur baru dan bahkan akuisisi sejumlah perusahaan.
Melalui investasi tersebut, pada akhirnya PHE bisa menjaga momentum kinerja positif 2022, termasuk mendukung tercapainya target produksi nasional minyak bumi sebanyak 1 juta barel per hari (bph).
"Melalui tata kelola yang semakin baik dan transparan, kinerja juga akan menjadi lebih baik karena publik bisa menilai secara jelas," katanya.
Dari aspek legal, tambahnya, tidak perlu ada kekhawatiran terkait IPO PHE karena berdasarkan Keputusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 jelas tidak melarang perusahaan BUMN melakukan IPO.
Selain itu, berdasarkan Pasal 77 huruf C dan D UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pertamina juga tidak termasuk perusahaan persero yang dilarang diprivatisasi.
"Jadi, Pertamina memang tidak termasuk perusahaan persero yang dilarang," katanya.
Baca juga: Juara, PHE Cetak Laba Jumbo US$4,67 Miliar pada 2022
Secara terpisah, pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyatakan IPO PHE akan memberikan kontribusi positif bagi negara.
"Penjualan saham PHE di pasar modal, Pertamina dapat memperoleh dana segar yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnisnya di masa depan," katanya.
Selain itu, imbuhnya, dengan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari pelepasan saham PHE melalui IPO, maka kontribusi dividen yang dibayarkan oleh Pertamina ke negara akan semakin meningkat.
Namun demikian, Achmad mengingatkan, rencana pelepasan saham PHE harus dilakukan secara hati-hati, yakni dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan faktor yang terkait dengan pasar modal.
Kehati-hatian juga diperlukan, agar tidak mengganggu stabilitas dan kelangsungan bisnis PHE serta pertumbuhan Pertamina sebagai induk perusahaan. (Ant/S-2)
Upaya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang agresif melakukan eksplorasi sumur migas diapresiasi. Itu bisa menjadi bekal ketahanan energi nasional.
Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas Asnidar mengapresiasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang terus melakukan upaya eksplorasi.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi global akan digunakan PHE untuk keperluan umum perusahaan.
Pada Januari 2025, PHE berhasil menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 2 sumur, sumur eksploitasi 70 sumur, workover 80 sumur, dan well service 3.016 sumur.
Inovasi sosial seperti Program Eco-Edufarming yang dilaksanakan oleh PHE WMO berhasil mengubah lahan kering menjadi produktif dan mengurangi dampak lingkungan.
Hingga akhir Desember 2024, jumlah bor pengembangan yang berhasil diselesaikan mencapai 814 sumur, meningkat dibandingkan realisasi 2023 sebanyak 801 sumur.
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved