Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH berencana memensiunkan atau menyuntik mati pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Rencana tersebut dilakukan demi merealisasikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir menyebut, perusahaan yang dipimpinnya akan selalu sejalan dengan rencana pemerintah. Termasuk salah satunya soal menyuntik mati PLTU.
"Kita tentunya kan selalu inline, selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Di situlah juga kenapa kita berperan aktif dalam hilirisasi, dalam net zero emission. Kita sangat inline dan suportif, karena kita tahu pemerintah pasti lebih tahu mana yang baik dan mana yang diperlukan," ujar Garibaldi dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Adaro Energy di Jakarta, Kamis (11/5).
Baca juga : Sasar Pembangkit Listrik, Perusahaan Jepang Siap Gandeng Mitra Lokal
Kendati demikian, dia menyebut upaya tersebut tak bisa dilakukan secara langsung. Boy, panggilan akrabnya, menjelaskan, tentu butuh waktu untuk menghentikan operasi PLTU, upaya itu pun bisa dilakukan secara bertahap.
"Jadi, kita suportif, tapi itu takes time. Tadi saya bilang, nggak mungkin langsung, saya setuju banget bahwa PLTU yang tua-tua yang udah (berusia) 40 tahun itu masih jalan tuh," sambungnya.
Baca juga : Pandemi Covid-19 Mereda, Bisnis Agen Perjalanan pun Menggeliat
Menurutnya, PLTU yang sudah lama beroperasi menggunakan teknologi lama sehingga tidak ramah lingkungan. Namun, PLTU yang masih muda dengan teknologi terbaru. Sehingga suntik mati haruslah secara bertahap dan butuh waktu.
"Nah, PLTU-PLTU ini teknologinya teknologi yang sudah berjalan 40 tahun terus pasti karbon emisi gak bagus. Saya setuju banget (dipensiunkan). Tapi, dengan PLTU-PLTU yang baru-baru yang super ultra critical segala macam, ya, nanti bertahap. Apakah itu nanti 10, 15 atau 20 tahun lagi," lanjut Boy.
Adapun rencana memensiunkan PLTU digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari 2023 lalu. Waktu itu, Menteri ESDM membentuk tim kerja Just Energy Transitions Partnership (JETP), yang siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi, dan salah satu tugasnya adalah menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara.
"Timeline penghapusan PLTU akan kita buat, menunya sudah ada, nanti dipilih mana-mana dulu yang paling aplikable, paling implementable. Nanti jika sudah dipensiunkan akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih," ujar Arifin Tasrif pada Jumat (17/2) silam.
Untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan, Arfin mengatakan Pemerintah nanti akan memilih PLTU yang berada di wilayah produksi listriknya berlebih yang sudah tidak efisien dan pembakaran yang sudah tidak sesuai spesifikasi awal. (Z-5)
Perusahaan tetap menjalankan strategi efisiensi biaya dan optimalisasi kontrak residual dari sektor perdagangan dan jasa batu bara.
AKTIVITAS distribusi ekspor batubara dari dan ke Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan (Kalsel) terhambat akibat adanya pendangkalan dalam beberapa waktu terakhir.
SEMANGAT pemerintah untuk mendorong hilirisasi, khususnya pada komoditas batu bara, hingga saat ini masih belum ada titik terang.
PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) merealisasikan produksi batu bara sebesar 103,34% dari target tahunan.
Oli bekas, buangan padat dari pengolahan kelapa sawit, popok, kemasan oli bekas, serta berbagai jenis limbah lainnya kini menjadi bahan bakar.
Pemerintah kembali merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada periode 2029 hingga 2033.
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Inggris menargetkan pendanaan sekitar US$1 juta guna memperluas dukungan investasi di sektor energi terbarukan Indonesia.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyelenggarakan program Pelatihan Teknisi Konversi dan Pemeliharaan Kendaraan Bahan Bakar Gas (BBG).
Kerja sama antara KIE dan KMI merupakan upaya bersama untuk mendorong pengelolaan karbon yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi industri terhadap transisi energi rendah emisi.
Sebagai negara dengan posisi yang strategis di kawasan, Indonesia juga mendorong pendekatan kolaboratif dalam transisi energi.
Namun, negara lain seperti Tiongkok, India dan Australia telah membuktikan intermitensi surya dapat diatasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved