Ini Strategi Digitalisasi Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin memaparkan strategi pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital dan daya saing keuangan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community, saat sesi Leader’s Insight Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Rabu (10/5).

Wapres menyatakan, minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang terus bertumbuh sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19, harus disadari sebagai peluang dan tantangan bagi semua pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem keuangan digital yang efektif, inovatif, inklusif, berkelanjutan, dan aman.

“Ke depan, aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital perlu diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tanah air, demi meningkatkan inklusi keuangan yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan, dan lebih merata,” kata Wapres.

Baca juga : Indonesia dan Vietnam Sepakati Kerja Sama Pemanfaatan Ruang Digital untuk ASEAN

Peluang itu, tambah Wapres, juga ada pada tataran kawasan ASEAN. Sebab menurutnya, integrasi ekonomi ASEAN tidak mungkin terlepas dari kebutuhan untuk mentransformasi ASEAN menjadi kawasan digital demi meraup sebanyak-banyaknya manfaat dari digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Mulai dari peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, hingga peningkatan daya saing. “Oleh karena itu, kerja sama ASEAN juga diarahkan untuk memperkokoh ekonomi dan keuangan digital,” kata Wapres.

Baca juga: Digitalisasi Perbankan Percepat UMKM Naik Kelas

 

Data kekuatan ekonomi ASEAN (Sumber : AFP)

Ketimpangan digital

Di sisi lain, sambung Wapres, ketimpangan digital yang masih terjadi di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diatasi bersama oleh negara anggota ASEAN.

Di dalam negeri, lanjut Wapres, pengembangan ekonomi dan keuangan digital diupayakan, antara lain, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, serta menggencarkan edukasi dan literasi digital.

"Pemerintah Indonesia menyadari sektor digital adalah sebuah struktur yang kompleks, berubah dengan cepat, dan kerap memunculkan isu-isu baru," kata Wapres.

Oleh sebab itu, Wapres menegaskan pentingnya keberadaan sumber daya manusia (SDM) dan ahli-ahli digital untuk mengimbangi perkembangan tersebut.

Dengan ratusan juta penduduk Indonesia yang diketahui sebagai pengguna aktif internet, Wapres pun menilai, program-program edukasi oleh kementerian/lembaga (K/L) tentang penggunaan internet untuk kemajuan pribadi, masyarakat, dan negara sangat strategis untuk digiatkan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya berharap seluruh K/L terkait dapat ambil bagian dalam tugas ini. Saya juga berharap, kerja sama ASEAN akan memunculkan talenta digital di setiap negara ASEAN," harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres menyinggung langkah pemerintah Indonesia menyongsong era penggunaan kecerdasan buatan, yang pada awal 2020 sempat diprediksi oleh beberapa ekonom dan lembaga keuangan, seputar hilangnya beragam lapangan kerja akibat tergantikan robot dan mesin.

Ia menegaskan, pemerintah terus mengkaji dan mengamati perkembangan domestik dan global untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.

“Meskipun dalam dua tahun belakangan ramalan tersebut tidak terbukti, ini menuntun kita untuk lebih presisi dalam menyusun kebijakan, agar perkembangan teknologi digital justru dapat membangkitkan optimisme akan prospek yang cerah bagi para tenaga kerja kita,” kata Wapres optimistis.

Menutup paparannya, Wapres mengucapkan selamat atas penyelenggaraan FEKDI 2023 sekaligus peluncuran kartu kredit pemerintah bernama Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia. Ia berharap, K/L dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan KKI ini dalam bertransaksi.

Indonesia kuasai 40% pasar digital ASEAN

“Saya mengimbau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan KKI sebagai instrumen pembayaran yang efisien sekaligus selaras dengan penguatan pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Mohammad Rudy Salahuddin melaporkan perkembangan ekonomi digital Indonesia yang pada 2022, nilainya mencapai US$77 miliar atau tumbuh 22% dari tahun sebelumnya.

"Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di regional dan menguasai lebih dari 40% pangsa ASEAN," katanya.

Selain itu, Rudy menuturkan, nilai tersebut diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi US$130 miliar pada 2025 dan terus akan naik hingga mencapai US$360 miliar pada 2030.

Menurutnya, ini menunjukkan peran penting inovasi dan teknologi dalam membantu menjaga daya saing dan juga ketahanan perekonomian nasional.

“Percepatan pengembangan inovasi dan teknologi akhirnya menuntun kita pada momentum transformasi ekonomi dan keuangan digital yang merupakan elemen kunci dalam upaya pemulihan pascapandemi sekaligus menjadi komponen pendorong dalam membangun bangsa yang lebih tangguh dan berdaya saing,” kata Rudy.

Sebagai informasi, FEKDI digelar oleh Bank Indonesia bersama Kemenko Perekonomian sejak 2021 sebagai wadah kolaborasi dan sinergi antara K/L, asosiasi, dan seluruh pelaku industri di dalam ekosistem ekonomi keuangan digital.

Bertajuk “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”, FEKDI 2023 sebagai bagian dari rangkaian acara Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 bertujuan untuk meningkatkan dukungan, partisipasi, dan sinergi dari industri, K/L, dan masyarakat terhadap kebijakan dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia ataupun program digitalisasi K/L dan industri, mendorong inovasi di bidang ekonomi dan keuangan digital serta memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional, dan mengomunikasikan inisiatif dan kebijakan digitalisasi ekonomi keuangan guna mendukung percepatan transformasi digital, serta menggaungkan informasi dan partisipasi publik terhadap kegiatan Keketuaan ASEAN Indonesia 2023. (Z-4)