Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII berpartisipasi pada kegiatan Rountable Discussion bertema “Breaking barriers - Scaling the sustainable finance agenda in Asia-Pacific” yang diselenggarakan oleh The Assets pada 5 Mei lalu di Incheon, Korea Selatan.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari The 56th Annual Meeting of Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan pada 2-5 Mei lalu di kota yang sama.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT PII, M Wahid Sutopo, menjadi salah satu panelis bersama dengan Director General Private Sector Operations Department ADB Suzanne Gabour, Director Private Sector Facility Green Climate Fund Kavita Sinha.
Baca juga: PT PII dan Pemda DIY Jajaki Minat Pasar untuk Proyek TPA Sampah Piyungan
Selain itu, hadir pula Vice President Sustainable Finance Regional Manager APAC Moody’s Investors Service Jeffrey Lee, Managing Executive Officer & Co-Head of The Asia Pacific SMBC Rajeev Kannan, dan Regional Head of Infrastructure, South Asia, International Finance Corporation Jason Brett Pellmar.
Kegiatan The Assets Roundtable Discussion ini menjadi suatu wadah diskusi mengenai perekonomian di Asia-Pasifik yang dalam tiga tahun terakhir merasakan dampak terberat dari keadaan darurat kesehatan global pascapandemi covid-19.
Kini perekonomian tengah bangkit dengan melakukan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta untuk merancang pemulihan ekonomi untuk mengembalikan predikat kawasan ini sebagai kawasan dengan pertumbuhan pembangunan tercepat di dunia.
Baca juga: Gandeng Guru Binar, Penjaminan Infrastuktur Indonesia Tingkatkan Kemampuan Guru
Wahid Sutopo menyampaikan bahwa sesuai mandatnya sebagai Spesial Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, PT PII terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Menurut Wahid, khususnya dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang saat ini masih menjadi tantangan, seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.
Salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan mendukung pembiayaan inovatif bukan hanya untuk proyek infrastruktur besar namun juga untuk proyek berskala kecil di daerah pada tingkat kabupaten.
Terkait hal itu, salah satu yang sudah direalisasikan adalah di Kabupaten Madiun dengan proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ).
Baca juga: Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Perlu Diperluas
Proyek berskala kecil APJ ini merupakan bentuk komitmen PT PII dalam mendukung sustainable finance, di mana proyek ini memenuhi aspek ESG dengan green energy yang diusungnya.
"Dengan adanya cerita sukses ini, PT PII telah mengajak pemerintah kota dan kabupaten lainnya untuk dapat ikut serta melaksanakan pembangunan proyek kecil lainnya dengan skema KPBU," kata Sutopo, seperti disampaikan dalam siaran pers, Senin (8/5).
"Kami terus berupaya membantu pemerintah daerah, pihak swasta, pihak investor/lender dan stakeholders terkait dalam pengembangan kapasitas hingga pendekatan dari sisi regulasi untuk terus mengimplementasikan KPBU berskala kecil tersebut,” papar Sutopo.
Baca juga: PT PII Distribusikan Donasi Peduli Ramadan kepada Masyarakat Prasejahtera
Selain itu, Sutopo juga menyampaikan bahwa potensi dan peluang kerja sama dari pembiayaan hijau di Indonesia sangat besar.
Terkait hal itu, PT PII berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman lewat berbagai program capacity building untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Dalam rangka mendukung sustainable finance, PT PII senantiasa memastikan setiap proyek yang akan didukung dapat memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, di mana kami memiliki indikator dari sisi environment, social, dan governance (ESG) yang perlu dipenuhi oleh sebuah proyek untuk membantu adanya penjaminan yang kami lakukan," terangnya.
"Dengan memperhatikan pemenuhan kriteria ESG sejak awal, diharapkan menjadi semakin menarik minat investor dan semakin mudah dan murah dalam memperoleh pembiayaan,” tambah Sutopo.
Selain berpartisipasi dalam agenda diskusi, dalam rangkaian The 56th Annual Meeting of ADB tersebut, Direktur Utama PT PII juga mengadakan beberapa pertemuan dengan para stakeholder, salah satunya dengan pihak ADB Indonesia.
ADB juga berperan aktif dalam mendukung pembiayaan di berbagai proyek infrastruktur, untuk berdiskusi mengenai berbagai potensi ke depan khususnya untuk mendukung proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. (RO/S-4)
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
PERUSAHAAN yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
DI tengah era digitalisasi yang terus bergerak cepat, perubahan teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri pembiayaan.
PT Adira Dinamika Multi Finance resmi menandatangani dua perjanjian strategis sebagai bagian dari langkah penguatan bisnis dan perluasan strategi pertumbuhan anorganik.
PERUSAHAAN besar seyogianya memiliki komitmen dalam mendukung akses pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K).
Sebanyak Rp3,97 triliun pembiayaan telah disalurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada semester I 2025.
Per Desember 2024, data OJK mencatat bahwa penyaluran fintech lending di luar Pulau Jawa masih sebesar 21,59% dari total penyaluran nasional.
Layanan ini tidak memungut biaya pendaftaran dan tidak perlu komitmen volume transaksi, serta dapat digunakan langsung oleh berbagai jenis usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved