Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan siap mengambil tindakan pengawasan terhadap impor darurat kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang sesuai permintaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu mendesak adanya impor KRL sebanyak 10-12 rangkaian kereta untuk melayani penumpang Jabodetabek.
"BPKP pasti menindaklanjuti bila ada permintaan sesuai standar audit dan prosedur yang ada," ungkap Juru bicara BPKP Azwad Zamroddin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/5).
Baca juga : Penumpang KRL Meningkat, Pengamat: Impor Kereta Tak Bisa Dihindari
Namun demikian, Azwad menyampaikan BPKP belum menerima secara resmi permintaan impor darurat KRL bekas dari Kementerian BUMN.
Saat ini BPKP masih mengacu pada hasil reviu yang telah dirilis pada, Senin 27 Maret 2023, yang tidak merekomendasikan impor KRL dari Negeri Sakura.
Baca juga : Usai Lebaran, Penumpang KRL Diprediksi Tembus 1 Juta
"Setahu saya sampai saat ini belum ada permintaan (dari Kementerian BUMN)," ungkapnya saat dikonfirmasi," sebutnya.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menegaskan pihaknya masih menolak pengadaan KRL bekas dari Jepang. Kemenperin masih mengacu pada hasil reviu BPKP sebelumnya.
"Iya masih mengacu hal itu. Kami masih berpegang pada hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu," terangnya.
Kemenperin mendorong agar PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memprioritaskan opsi retrofit atau modernisasi teknologi pada rangkaian KRL yang lama ketimbang mendatangkan KRL bekas dari Jepang.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan siap mematuhi keputusan pemerintah pusat perihal pengadaan KRL untuk menggantikan kereta yang sudah uzur. Total 29 rangkaian KRL commuter line bakal pensiun hingga 2024.
"Soal pengadaan KRL kan sudah dipesan (yang baru) dari PT Inka dan sudah ada reviu BPKP. Dengan armada saat ini bakal ditambah atau nanti ada retrofit, kami siap untuk melayani," kata Anne di Jakarta beberapa waktu lalu.
KCI sudah memesan 16 rangkaian kereta baru buatan PT Inka dengan anggaran sebesar Rp4 triliun. Namun, baru bisa beroperasi di 2025.
Anne pun optimistis pihaknya masih mampu melayani 1,5 juta penumpang KRL tiap harinya dengan 1.100 perjalanan kereta dan mengoperasikan 30 kereta pengumpan (feeder) Jabodetabek di jam-jam sibuk.
"Yang pasti kami sudah investasi Rp4 triliun untuk tambahan kereta api dari Inka. Tidak perlu khawatir karena kami juga dibukakan untuk (opsi) retrofit," pungkasnya. (Z-8)
PT KAI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah instansi terkait berencana membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Stasiun Cikini.
Joni pun membenarkan bahwa perjalanan KRL sempat diberhentikan sementara agar petugas dapat memastikan keamanan perlintasan.
Banyak keluarga datang bersama-sama mengenakan pakaian merah putih, membuat suasana kereta berubah layaknya pesta rakyat.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta (Daop 1) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memutuskan untuk meninggikan pagar pedestrian Stasiun Cikini,
Evakuasi KRL anjlok di emplasemen Stasiun Jakarta Kota
Per tanggal 29 Juni, seluruh kedatangan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung di Stasiun Tanah Abang akan masuk di jalur 3 bangunan lama stasiun.
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved