Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Tentunya penerbitan tersebut juga untuk memudahkan UMK dalam mendapatkan sertifikat halal dan juga SNI Bina UMK.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan penerbitan NIB tersebut selaras dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja hingga sampai saat ini sudah terdapat 4 juta NIB.
"Arahan Pak Presiden sehari 100 ribu untuk terbit. Dari 4 juta tersebut, 98 persen itu UMKM," ujar Bahlil dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi Produk Halal, Percepatan Penerbitan NIB, dan SNI Bina UMK Bagi Usaha Mikro di Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (11/4).
Baca juga : Olsera Berikan Kekuatan Baru Untuk Kemajuan UMKM Indonesia
Bahlil melanjutkan, dari 98 persen tersebut yang sudah mendapatkan sertifikat halal masih sangat minim. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu PR besar bagi pihaknya bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).
Selain itu, hambatan lainnya ialah menyangkut sinergi bersama perbankan. Fungsi NIB yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kredit usaha rakyat (KUR) hingga saat ini masih belum terwujud.
Baca juga : Indosat Hadirkan Solusi untuk Sektor Pertanian, Perikanan, dan UMKM Indonesia
"Jadi kami sama Pak Teten (Menteri Kemenkop UKM) sama Presiden ngomongnya tiap hari kredit tanpa agunan Rp25-100 juta, cukup NIB. Ini nggak jalan, jadi kami jangan disuruh menipu tiap hari. Perbankan ngomong apa masalah kalian supaya tidak ada penipuan struktural," ujar Bahlil.
Kemudian, lanjut Bahlil, permasalahan lainnya ialah laju penerbitannya yang hingga saat ini masih belum maksimal.
Ia mengatakan, idealnya target penerbitan sertifikat halal bisa paralel dengan penerbitan NIB. Oleh karena itu, targetnya pada tahun ini sertifikasi halal juga bisa setara jumlahnya dengan NIB, mencapai 10 juta.
"Kami lagi mencari formulasi dengan langkah strategis apa agar berapa NIB yang keluar, sertifikasi halal sebanyak itu (10 juta sertifikat halal)," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, langkah percepatan penerbitan NIB ini sangat diperlukan untuk mendukung upaya pergeseran UMK dari sektor informal menjadi formal.
Ia menuturkan, saat ini total realisasi tersebut baru mencapai 129.206 atau sekitar 1,02 juta produk. Penerbitan sertifikat halal ini akan terus didorong mengingat hal ini sejalan dengan akan diwajibkannya sertifikasi halal pada 2024 mendatang.
"Sertifikat halal dengan asumsi 100 ribu sertifikat setahun. Ada 64,2 juta UMKM yang butuh sertifikat atau hitungan saya ada 30 juta UMKM yang butuh sertifikasi halal. Kalau rata-rata 21 hari, normalnya 600 tahun. Keburu kiamat. Ini perlu jalan keluar gimana percepatannya," tuturnya.
Sementara untuk SNI Bina UMK saat ini jumlahnya telah mencapai 62,5 ribu atau sekitar 0,09 persen dari keseluruhan UMKM. Untuk kemudahan SNI ini, akan didorong penerapan SNI Bina UMK ini kepada minimal 30 persen dari yang telah menerbitkan NIB. (Z-5)
Presiden secara tegas juga meminta agar setiap proses perizinan tidak boleh menciptakan birokrasi yang panjang, tidak efisien, dan menimbulkan biaya tinggi.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas berbagai keluhan pelaku usaha waralaba di daerah yang selama ini terhambat oleh proses administratif yang lambat dan tidak seragam antardaerah.
Dijelaskan Lucky, ribuan perizinan yang telah ditandatanganinya mencakup berbagai sektor usaha dan mulai dari skala kecil hingga menengah.
Surat Izin Usaha Mikro, Contoh & Cara Membuat. SIUMK: Panduan lengkap cara membuat Surat Izin Usaha Mikro. Contoh terpercaya, proses mudah, bisnis lancar!
Pengawasan merupakan bagian penting agar tak terjadi adanya pelaku usaha yang sudah beraktivitas tapi perizinannya belum ditempuh.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat yang akan berlaku pada 3 Juni 2025 mendatang.
Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dengan menyebut politisi asal Papua itu beruntung bisa menjabat sebagai menteri.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30.000 barel per hari di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu,
Pemerintah Indonesia dan Singapura resmi menyepakati kerja sama strategis dalam pembangunan Kawasan Industri Hijau terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
SEKRETARIS Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Hipmi), Anggawira, menyatakan pencabutan izin tambang nikel Raja Ampat merupakan langkah yang tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved