Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Dr Anggawira menyoroti pencabutan IUP (izin tambang) dan pembatalan pencabutannya.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BPP HIPMI di Komisi VII DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (10/4).
"Ratusan izin IUP dicabut, kemudian dibatalkan. Kepastian Hukum bagi para penambang penting," tegas Sekjen BPP HIPMI Dr Anggawira.
Baca juga: Hipmi akan Bahas RUU Energi Baru Terbarukan bersama DPR
Sementara itu, Ketua Bidang ESDM BPP HIPMI, Elia Nelson Kumaat, SH menyampaikan Dana Transisi energi yg di sepakati di G20, dapat berjalan akuntabel dan dengan melibatkan HIPMI.
"Transisi energi yang disepakati G20dapat berjalan akuntable dengan melibatkan HIPMi," katanya.
HIPMI Minta Transisi Energi Harus Perhatikan UMKM
Transisi energi semestinya tak hanya untuk industri berskala besar. Hal itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.
"Harus menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tegas Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, di Jakarta, Jumat (7/4/).
Baca juga: Ramadhan Fest: Smeshub Island, Destinasi Berkumpul Baru di Bulan Puasa
Akbar menerangkan, transisi energi adalah proses perubahan penggunaan sumber energi fosil, seperti batu bara, minyak dan gas, ke sumber energi baru terbarukan. Seperti surya, air dan angin.
"Targetnya adalah net zero emission atau nol polusi di setiap negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan sumber energi yang bersih," jelas AHB.
Lebih lanjut, anak muda kelahiran Medan ini meminta masyarakat lokal sebagai pihak yang harus menerima langsung manfaat dari transisi energi itu. "Karena itu penyalurannya harus tepat guna," pinta Akbar.
Transisi Energi Bukan Hanya Perubahan Komoditas
Transisi energi, sambung ia, juga bukan hanya perubahan komoditas dari sumber energi itu sendiri. Melainkan juga sudah seharusnya menjadi gaya hidup.
"Itu sebabnya harus menyentuh langsung masyarakat," tandas penggemar olahraga sepeda ini.
Baca juga: HIPMI Jaya dan HIPMI Jaksel Gelar Networking Night Bantu Pengusaha Muda Kembangkan Bisnis
Sejurus dengan Ketum AHB, Ketua Bidang 3 Energi, Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (ESDM dan LHK) BPP Hipmi, Elia Nelson C Kumaat, menyebut transisi energi adalah masa depan.
“Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, maka kita perlu mempersiapkannya dengan langkah-langkah yang terbaik pula,” ujar pria kelahiran Manado ini. (RO/S-4)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
ADVOKAT yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) Appe Hutauruk menyebut pemerintah juga menggunakan jasa preman untuk membungkam kelompok kritis
KND sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
UU Sisdiknas ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbagai persoalan pendidikan yang ada saat ini.
Waskita membentuk Komite Manajemen Risiko, untuk menilai risiko dan kelayakan proyek, sebelum memutuskan untuk mengambil suatu proyek dan melakukan tender.
Pemaparan polisi lebih menonjolkan masalah tawuran dibandingkan kasus penembakan itu menjadikan keluarga korban semakin yakin adanya upaya rekayasa.
Rencana tersebut juga sesuai dengan tema pembangunan Batam tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved