Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Dr Anggawira menyoroti pencabutan IUP (izin tambang) dan pembatalan pencabutannya.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BPP HIPMI di Komisi VII DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (10/4).
"Ratusan izin IUP dicabut, kemudian dibatalkan. Kepastian Hukum bagi para penambang penting," tegas Sekjen BPP HIPMI Dr Anggawira.
Baca juga: Hipmi akan Bahas RUU Energi Baru Terbarukan bersama DPR
Sementara itu, Ketua Bidang ESDM BPP HIPMI, Elia Nelson Kumaat, SH menyampaikan Dana Transisi energi yg di sepakati di G20, dapat berjalan akuntabel dan dengan melibatkan HIPMI.
"Transisi energi yang disepakati G20dapat berjalan akuntable dengan melibatkan HIPMi," katanya.
HIPMI Minta Transisi Energi Harus Perhatikan UMKM
Transisi energi semestinya tak hanya untuk industri berskala besar. Hal itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.
"Harus menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tegas Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, di Jakarta, Jumat (7/4/).
Baca juga: Ramadhan Fest: Smeshub Island, Destinasi Berkumpul Baru di Bulan Puasa
Akbar menerangkan, transisi energi adalah proses perubahan penggunaan sumber energi fosil, seperti batu bara, minyak dan gas, ke sumber energi baru terbarukan. Seperti surya, air dan angin.
"Targetnya adalah net zero emission atau nol polusi di setiap negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan sumber energi yang bersih," jelas AHB.
Lebih lanjut, anak muda kelahiran Medan ini meminta masyarakat lokal sebagai pihak yang harus menerima langsung manfaat dari transisi energi itu. "Karena itu penyalurannya harus tepat guna," pinta Akbar.
Transisi Energi Bukan Hanya Perubahan Komoditas
Transisi energi, sambung ia, juga bukan hanya perubahan komoditas dari sumber energi itu sendiri. Melainkan juga sudah seharusnya menjadi gaya hidup.
"Itu sebabnya harus menyentuh langsung masyarakat," tandas penggemar olahraga sepeda ini.
Baca juga: HIPMI Jaya dan HIPMI Jaksel Gelar Networking Night Bantu Pengusaha Muda Kembangkan Bisnis
Sejurus dengan Ketum AHB, Ketua Bidang 3 Energi, Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (ESDM dan LHK) BPP Hipmi, Elia Nelson C Kumaat, menyebut transisi energi adalah masa depan.
“Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, maka kita perlu mempersiapkannya dengan langkah-langkah yang terbaik pula,” ujar pria kelahiran Manado ini. (RO/S-4)
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
ADVOKAT yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) Appe Hutauruk menyebut pemerintah juga menggunakan jasa preman untuk membungkam kelompok kritis
KND sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
UU Sisdiknas ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbagai persoalan pendidikan yang ada saat ini.
Waskita membentuk Komite Manajemen Risiko, untuk menilai risiko dan kelayakan proyek, sebelum memutuskan untuk mengambil suatu proyek dan melakukan tender.
Pemaparan polisi lebih menonjolkan masalah tawuran dibandingkan kasus penembakan itu menjadikan keluarga korban semakin yakin adanya upaya rekayasa.
Rencana tersebut juga sesuai dengan tema pembangunan Batam tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved