Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyebut bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dan juga terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong hilirisasi industri di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Widodo mengungkapkan, tantangan pertama yang harus dihadapi ialah terkait kesiapan infrastruktur dan juga kesiapan energi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, kesiapan tersebut tentunya untuk mendukung kegiatan-kegiatan smelter yang ada di Indonesia.
"Masih banyak yang perlu dibenahi dalam hilirisasi industri dan juga terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mendukung hilirisasi di Indonesia. Terutama dalam kesiapan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Pulau Jawa untuk mendukung kegiatan smelter kita," ujar Doddy dalam acara Executive Forum: "Mengakselerasi Hilirisasi Industri" di Jakarta, Kamis (30/3).
Baca juga: Jokowi: Empat Negara Terlibat Pengembangan Smelter Nikel di Luwu Timur
Yang kedua, lanjut Doddy, kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai operator smelter juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan hilirisasi di Indonesia. Lalu ketiga, kesiapan riset dan teknologi untuk mendukung hilirisasi smelter juga menjadi hal yang harus dipenuhi dalam hilirisasi.
Kemudian keempat, Doddy menuturkan, pengawasan dan pembinaan (wasdal) yang kontinu dan komprehensif juga harus ditingkatkan lebih baik dalam rangka mendukung daya saing industri yang lebih baik.
Baca juga: Pengusaha Optimistis Program Hilirisasi Dorong Capaian Target Investasi 2023
"Tanpa wasdal yang baik tentunya membuat kita ngeri-ngeri sedap, karena hal tersebut akan menimbulkan ketakutan terhadap kurangnya kebutuhan untuk hilirisasi," tuturnya.
Ia melanjutkan, untuk kawasan industri sendiri juga harus mendekati bahan baku dan energi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kemudian hilirisasi industri juga harus dilanjutkan untuk sektor turunan smelter, seperti stainless steel, EV, ingot, aluminium, tube dan bar tembaga.
"Untuk turunan smelter ini, sampai sekarang itu masih tertatih-tatih. Oleh karena itu hal tersebut juga perlu kita dukung dengan cepat," kata Doddy.
Lebih lanjut, Doddy mengatakan, dalam pengolahan SHP juga masih belum terdapat pemanfaatan secara efektif terhadap sisa-sisa hasil pemurnian seperti red mud, terak, dross, dan monasit.
Baca juga: Kementerian Investasi Tetapkan 21 Komoditas Prioritas Hilirisasi, Ini Daftarnya
Selain itu, saat ini juga diperlukan dukungan logistik terhadap produk smelter, sehingga produk tersebut dapat tersalurkan ke seluruh Indonesia secara efisien tanpa harus melakukan ekspor.
"Sebenarnya pemerintah sudah memberikan dengan lengkap, tinggal permasalahan yang ada di turunannya saja. Ini tentunya harus kita benahi dan kita hadapi, kita tidak bisa mundur lagi dan apapun resikonya kita harus jalani bersama untuk mencapai hilirisasi ini," tuturnya. (Fik/Z-7)
KEBIJAKAN hilirisasi di industri minerba masih memiliki beberapa hambatan.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi memulai groundbreaking proyek hilirisasi fase I.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya dalam memajukan perindustrian nasional berbasis teknologi tinggi.
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
Brian menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan material strategis yang menjadi kunci dalam pengembangan industri kendaraan nasional (mobnas),
Penguatan proses pembelajaran teknik yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama ABB Motion melalui inisiatif ABB Motion Goes to Campus.
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved