Kementerian PU-Pera Selesaikan 24 Proyek Strategis Senilai Rp77 Triliun sampai 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyelesaikan 24 proyek prioritas strategis yang tersisa hingga 2024. Total anggaran yang akan dikucurkan sebesar Rp77,34 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono saat mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pembahasan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (29/3).

"Kami tengah membangun sembilan bendungan, lima pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, lima jalan tol, empat proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dan tanggul laut di DKI Jakarta dan lainnya," ujar Basuki.

Baca juga: Basuki Tegaskan Komitmen Indonesia soal Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Dalam rinciannya, bendungan yang tengah dibangun antara lain Bendungan Manikin, Way Apu, Bulango Ulu, Meninting, Rukoh, Leuwikeris, Lausimeme, Sidan dan Jlantah. Lalu, untuk pembangunan jaringan irigasi ialah Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci, DI Jambo Aye Kanan, DI Lematang, DI Baliase, dan DI Gumbasa.

Selanjutnya, Kementerian PU-Pera tengah menyelesaikan pembangunan jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR), termasuk Caringin-Salabenda, jalan tol Kayu Agung-Betung, Sigli-Banda Aceh, akses pelabuhan Patimban, dan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. Untuk SPAM, yang dibangun adalah Semarang Barat, Jatiluhur, Wasusokas, dan Benteng Kobema.

Baca juga: DPR Kejar BPJT soal Proyek Jalan Tol yang Merugikan Negara Rp4,5 Triliun

Di samping itu, Kementerian PU-Pera juga mendukung beberapa program percepatan pembangunan wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal- Pemalang.

Adapun, mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pengadaan lahan untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) serta anggota pertahanan dan keamanan (hankam).

“Dari 16.990 unit rumah untuk ASN dan hankam, hingga Januari 2023 sebanyak 2.585 unit diusulkan dibangun menggunakan APBN dengan estimasi biaya Rp9,4 triliun," jelas Basuki.

Kemudian, 9.295 unit direncanakan dibangun melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi anggaran Rp35,8 triliun. Sebanyak 5.110 unit rusun juga akan dibangun dengan mengajak pihak swasta atau pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp6,2 triliun.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengapresiasi rencana kerja yang akan dilakukan Kementerian PU-Pera dan meminta ada koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga terkait perihal pelaksanaan program prioritas.

"Program-program ini akan kita selesaikan hingga 2024,” tutupnya. (Z-11)