Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI V DPR RI meminta penjelasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) soal dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol yang berpotensi merugikan negara hingga Rp4,5 triliun dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, Selasa (28/3).
"KPK pada tanggal 8 maret 2023 mengungkap adanya masalah tata kelola jalan tol di indonesia mengakibatkan berpotensi kerugian negara mencapai Rp 4,5 Triliun," kata Ketua Komisi V Lasarus.
Menurut KPK, terdapat lima titik rawan korupsi dalam proyek pembangunan jalan tol, di antaranya dari sisi perencanaan, proses lelang, pengawasan BUJT yang tidak maksimal pada kewajiban badan usaha, konflik kepentingan dan mekanisme pascapelimpahan hak konsesi BUJT ke pemerintah yang menjadi rancu.
Baca juga : KPK Temukan Miliaran Rupiah dalam Penggeledahan Korupsi Dana Tukin ESDM
Selain itu, KPK juga menyoroti keterlambatan penyelesaian proyek, biaya konstruksi membengkak, hingga masa konsesi bertambah, dan proyek yang dialihkan saat pembangunan sedang berlangsung.
Kepada DPR, Kepala BPJT Danang Parikesit menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari KPK. "Bapak direktur jenderal telah mengirimkan surat ke deputi pencegahan dan monitoring KPK mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh kementrian PUPR," kata Danang.
Baca juga : KPK Bagikan Cara Mengadukan Kekayaan Pejabat yang Dinilai Janggal
Ia melaporkan bahwa terdapat dua hal yang telah diselesaikan oleh BPJT. Pertama, Danang memastikan bahwa persoalan rangkap jabatan pejabat yang menduduki kursi komisaris badan usaha jalan tol sudah tak ada lagi.
Kedua, Danang juga menjelaskan rincian dari potensi kerugian negara Rp4,5 triliun itu merupakan dana pinjaman yang diberikan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang kini tengah diproses untuk proses pengembalian.
"Dana BLU tanah sebesar Rp4,5 triliun terdiri dari 2 komponen. Pertama, Rp4,2 triliun itu adalah pinjaman pokok dan Rp300 miliar sekian adalah bunga, denda, dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut," urainya.
Untuk pinjaman pokok, lanjut Danang, pihaknya sudah melakukan perjanjian ulang penuntasan pembayaran terhadap 12 badan usaha jalan tol yang saat ini meminjam. Dari 12, satu BUJT sudah melunasi dan 11 lainnya telah melakukan penjadwalan pengembalian pinjaman hingga 2024 mendatang.
Saat ini Kementerian Keuangan telah menyetujui besaran nilai tambah dari bunga dan denda pinjaman terhadap BUJT. Seusai peraturan menkeu diundangkan, imbuh Danang, maka proses penagihan dapat dilakukan dengan pembayaran paling lambat pada 2024.
"Sedangkan nilai tambah bunga dan denda sudah ditandatangani peraturan Menkeu yang akan menentukan besarnya nilai tambah bunga dan denda yang akan mengacu pada hasil audit BPKP," kata Danang.
"Cermat dalam memetakan proyek tol yang tidak merugikan masyarakat dan menjadi komersialisasi jalan sebagai layanan dasar. Melihat persentase tadi, begitu cepat pertumbuhan jalan tol kita. Artinya ada komersialisasi pelayanan dasar oleh negara. Memang perlu hati-hati dalam menetapkan ruas yang akan dijadikan jalan tol berbayar ini," kata Suryadi.
Untuk membahas secara lebih komprehensif, Komisi V DPR RI mempertimbangkan dibentuknya Pansus atau Panja khusus membahas tata kelola jalan tol. Keputusan Pansus masih akan diambil melalui rapat internal Komisi V DPR RI selanjutnya. (MGN/Z-4)
Dengan adanya pembatasan transportasi, menurut Polana, diharapkan juga ikut mendorong masyarakat membatasi pergerakan keluar rumah.
Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh wilayah Jabodetabek ikut andil dalam menurunkan jumlah penumpang.
Aplikasi dirancang sendiri oleh BPTJ dengan dukungan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Jalan bebas hambatan ini nantinya juga akan meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik yang menuju Bekasi, Karawang, Cibitung, dan sekitarnya.
Upaya ini dilakukan oleh BPTJ ini untuk memberi efek jera para pelanggar ODOL sekaligus menekan tingkat polusi udara di Jabodetabek.
Menko PMK Muhadjir Effendy menginstruksikan kepada seluruh pengelola jalan tol untuk melakukan pencegahan kepadatan di rest area jalan tol pada arus mudik Lebaran nanti.
Kementerian PU-Pera sengaja menggandeng perguruan tinggi pada peringatan Hari Air Sedunia ke-31 tahun ini. Acara dilakukan serentak di seluruh Indonesia
Seketaris DJPI Kementerian PUPR Sudiro Roi Santoso mengingatkan kehati-hatian dalam pemberitaan agar tidak terjadi salah persepsi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi stadion secara nyata. Serta, untuk memastikan apakah venue tersebut dibangun sesuai dengan standar FIFA.
Delegasi FIFA bersama PSSI dan Kementerian PUPR menginspeksi sejumlah stadion di Bandung jelang Piala Dunia U-17.
Laju Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesia yang Lebih Baik
"Daya dukung Jakarta ini sudah berat. Memperbaikinya pun mungkin lebih mahal dari pada kita bikin baru,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved