Ekosistem Timah Perlu Dibenahi untuk Kesuksesan Hilirisasi

DIREKTUR Utama PT Timah Tbk (TINS) Achmad Ardianto mendorong perbaikan ekosistem pertambangan timah untuk keberhasilan hilirisasi mineral mentah.

Menurutnya, kondisi pertambangan timah di Indonesia sudah tidak sehat. Tepatnya, sejak timah tidak lagi menjadi bahan strategis. Sehingga, banyak pihak yang bisa melakukan usaha di bidang pertimahan. Dampaknya pun marak terjadi akibat penambangan tanpa izin (illegal mining).

"Sejak 2003, kondisi pertimahan Indonesia belum stabil karena implikasi perubahan status timah menjadi nonstrategis. Ekosistem penambangan timah ini harus dibenahi agar lebih sehat," kata Achmad di Gedung Sopo Del Tower, Jakarta, Kamis (23/2).

Baca juga: Presiden Bantah Hilirisasi Hanya Untungkan Asing

Pemerintah dan aparat keamanan harus tegas menindak penambang ilegal untuk menyehatkan ekosistem sektor komoditas tersebut, agar tidak banyak pihak yang dirugikan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin sepanjang 2022, yang berasal dari komoditas batu bara, logam dan nonlogam.

Achmad menilai sektor hulu yang sehat juga harus disiapkan dengan responsible mining atau praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, untuk memastikan keberlangsungan di hilir berjalan baik. Itu ditunjukkan dengan surat izin penambangan, kelengkapan administrasi dan kompetensi teknis.

"Kami terus menyiapkan ekspansi untuk meningkatkan hubungan dengan strategic partner. Tujuannya meningkatkan volume, sehingga kita bisa menyerap timah murni di dalam negeri untuk menghasilkan produk hilir," paparnya.

Baca juga: Aturan Baru DHE bisa Tambah Cadev hingga US$50 Miliar

Sejak 2010, PT Timah Industri telah memproduksi tin chemical untuk pembuatan pipa konstruksi, plastik polivinil klorida atau PVC transparan. Lalu pada 2015, perusahaan memproduksi tin solder untuk digunakan di industri elektronik dan otomotif.

Achmad kemudian menyinggung rencana pemerintah terkait pelarangan ekspor timah pada Juni 2023. Seharusnya, lanjut dia, larangan ekspor dilakukan secara bertahap, dengan memerhatikan pengembangan industri hilir timah.

"Keberhasilan hilirisasi ini juga dilihat dari sejauh mana skenario pemerintah itu berjalan. Kalau pemerintah mengharapkan sudden stop (secara tiba-tiba), tentu sangat berat. Tapi, apabila dilakukan bertahap, itu opsi yang tepat," tukas Achmad.(OL-11)