Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Di tengah kampanye transisi energi bersih, pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi semakin penting. Salah satunya ekplorasi panas bumi alias geothermal yang melimpah di Indonesia. Namun diakui, pengembangan geothermal membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
Situasi ini membuat PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE harus putar otak mencari pendanaan baru. Di antaranya dengan masuk ke pasar modal melalui Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO).
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menepis anggapan IPO PGE melanggar UU. Menurutnya IPO BUMN dan anak cucunya mengacu pada tiga koridor hukum, yakni UUD 1945 pasal 33, UU Migas nomor 22, dan UU BUMN nomor 19 tahun 2003.
“Pada pasal 33 UUD 1945, frase ’dikuasai negara’ diartikan negara dapat mengadakan kebijakan dan tindak pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk kemakmuran rakyat. Nah mengacu pada itu, rencana IPO PGE ini tidak melanggar UUD karena tidak ada unsur peniadaan atau penghilangan penguasaan negara karena kontrolnya tetap di Pertamina,’’ jelas Andre.
Demikian juga pada UU Migas dan UU BUMN, tidak ada larangan bagi sub holding BUMN untuk bergerak di bidang hulu dan hilir dengan IPO, sepanjang tidak mengubah pemegang saham mayoritas.
’’PGE ini 25 % sahamnya yang di-IPO, 75 % saham tetap dipegang Pertamina Power Indonesia yang 100 persen dikuasai pertamina. Jadi saya tegaskan, IPO ini bukan privatisasi,’’ kata Andre.
Ia sangat yakin dengan menjadi perusahaan publik, PGE bakal tumbuh lebih sehat dan professional. ’’Pasti perusahaan jadi lebih transparan, semua bisa akses informasi tentang PGE. Tidak usah khawatir, PGE akan growth dan daya saingnya meningkat,’’ sebut Andre optimistis.
Namun ia juga mengingatkan beberapa hal yang harus dihindari, dalam proses IPO dan sesudahnya.
”Jangan sampai ada pemburu rente. Pak Samsul (Komisaris) pastikan awasi direksinya, dapat uang hasil IPO jangan dipakai beli mobil baru. Ini penyakit direksi BUMN, gaya hidupnya kadang lebih mewah dibanding menterinya,” sindir Andre
Ia berjanji komisi VI akan terus mengawal IPO PGE, agar hasilnya dapat dmaksimalkan untuk mendukung kinerja perusahaan mengembangkan panas bumi Indonesia.
“Kami pastikan IPO yang dilakukan betul-betul berhasil dan uangnya dipakai untuk pengembangan perusahaan,’’ tukas dia. (RO/E-1)
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
Dia mengatakan, keputusan penting lainnya terkait transformasi yang melibatkan partisipasi publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Salah satu BUMD yang diproyeksikan Pramono untuk menjual sahamnya ke publik adalah PT Bank DKI. Pramono menargetkan Bank DKI mulai IPO dalam satu tahun ke depan.
MDLA melepas sebanyak 3,5 miliar saham atau setara 25% dari total modal disetor dan ditempatkan pasca-IPO.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mengubah jenama (rebranding) Bank DKI. Menurutnya langkah itu perlu dilakukan demi menciptakan manajemen yang lebih solid.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved