Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mengusulkan agar ada klasterisasi wilayah dan pembentukan skema Pooling of Fund dalam pengelolaan dana desa.
Hal itu dilakukan dalam rangka untuk peningkatan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam konteks ini, Pooling of Fund dimaksudkan sebagai sebuah skema di mana dana desa dari beberapa desa dikumpulkan untuk membuat usaha bersama, termasuk untuk pengelolaan komoditas unggulan yang sama.
“Apakah memungkinkan ada suatu klasterisasi melalui Dana Desa? Tadi ada bagian penyertaan modal kepada BUMDes. Kalau satu desa menyertakan modal ke BUMDes tidak menghasilkan apa-apa, saya rasa. Kalau dia (BUMDes) hanya dengan modal Rp20 juta mau bikin apa di desa?" jelasnya.
"Tapi, kalau dia mempunyai suatu komoditas unggulan dan beberapa desa ini membuat satu klaster, ini kan bisa membuat suatu pooling of fund yang ada di lingkungan tersebut,” ujar Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).
Baca juga: Komisi VI DPR: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Oleh karena, ia meyakini dengan adanya klasterisasi pengelolaan dana desa untuk BUMDes ini akan memiliki dampak bagi peningkatan penghasilan masyarakat.
“Misalnya kalau Karawang dia tentu bisa bikin penggilingan beras stabilisasi harga. Kalau di (daerah penghasil) sawit dia bisa bikin pabrik, misalnya," katanya.
"(Penggunaan dana desa) jadi sesuatu yang berarti, yang kemudian bisa kembali lagi ke masyarakat dan bisa mengangkat income daripada masyarakat tersebut. Kita memberikan suatu added value,” lanjut anggota dewan dari Dapil Sumatera Utara II itu.
Di sisi lain, Sihar sempat mempertanyakan Indeks Theil yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.
Pada paparan yang disampaikan tersebut, terlihat grafik yang menurun untuk angka kesenjangan keuangan antar daerah. Sihar memprediksi hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya keseragaman alokasi dana desa.
Untuk itu, perlu dilihat kemampuan dari metode alokasi tersebut untuk memberikan satu terobosan outcome.
Ia juga menyinggung mengenai bagaimana kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) bisa menjadi efektif untuk memberikan mata rantai yang lebih panjang kepada proses-proses di sektor riil di masing-masing daerah. (RO/OL-09)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Mantan Kepala Desa Pangkalan Acep Djuhdiyana dituduh melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022, dengan kerugian negara Rp707 Juta.
SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya berhasil menangkap AR, 30, oknum Kaur Keuangan Desa Pageralam, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pihak kepolisian menggandeng institusi terkait seperti PPATK dan BPKP Papua untuk mendalami dugaan dana desa ke KKB
SATU miliyar satu desa atau disingkat Samisade, yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu atau bagian dari program bantuan keuangan infrastruktur desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved