KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong pihak swasta agar berkontribusi dalam pengembangan layanan angkutan darat perintis. Mengingat, layanan tersebut akan menelan anggaran yang cukup tinggi dengan keuntungan relatif kecil.
Hal tersebut ditekankan Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto. Menurutnya, banyak pihak swasta yang enggan bergabung dalam layanan angkutan perintis di jalur darat.
Padahal, pemerintah sudah menetapkan ketentuan profit 10% dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bagi pihak swasta yang bergabung.
Baca juga: Tahun Ini, Kemenhub Selenggarakan 177 Trayek Angkutan Laut
"Itu sudah banyak kami tawarkan kepada pihak swasta, tapi masih tidak mau. Akhirnya penugasan ini diberikan kepada DAMRI sebagai BUMN untuk menjalankan keperintisan," jelasnya dalam konferensi pers, Selasa (7/2).
Hingga saat ini, belum ada pihak swasta yang bergabung dalam layanan angkutan perintis. Suharto menilai pihak swasta lebih memilih untuk membangun layanan angkutan di wilayah pusat kota dan sekitarnya. Sebab, lebih menjanjikan dan pasarnya besar.
Baca juga: Alokasi Penarikan Utang Rp696 Triliun, Kemenkeu: Didominasi Penerbitan SBN
Untuk menarik minat swasta, Kemenhub telah melakukan perbaikan terhadap struktur BOK. Perbaikan tersebut diyakini memberikan keuntungan bagi swasta yang ingin bergabung, meski tidak sebesar jika membuka layanan di pusat kota.
Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kemenhub Junaidi menuturkan sejauh ini pihaknya telah melibatkan pihak swasta dalam angkutan penyeberangan perintis. Adapun tingkat keterlibatan pihak swasta sekitar 5%, jika dilihat dari jumlah unit kapal.
Adapun keterlibatan BUMN masih jadi yang terbesar dalam angkutan penyeberangan perintis dengan persentase 82%, lalu diikuti oleh BUMD sebanyak 13%."Ke depan, kami terus mendorong keterlibatan pihak swasta untuk angkutan penyeberangan perintis," kata Junaidi.(OL-11)
