Bahlil Sebut Negara Maju Banyak Mendikte Negara Berkembang

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia gusar dengan sikap negara-negara maju yang bertindak tidak adil pada negara-negara berkembang. Hal itu menurutnya dapat dilihat dari sikap dan ketentuan internasional yang seolah menahan kemajuan negara berkembang.

Salah satu ketidakadilan yang saat ini menimpa negara berkembang ialah mengenai penetapan harga karbon. Karbon yang dihasilkan oleh negara-negara maju dipatok tinggi, bahkan menyentuh US$100 per ton, sedangkan negara berkembang hanya di kisaran US$20 per ton.

"Negara maju itu harga karbon bisa US$100 per ton, sedangkan negara berkembang, seperti Indonesia hanya US$20 per ton. Ini sama-sama karbon, di mana bedanya?" tuturnya dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Kamis (2/2).

Hal itu menurutnya tak adil lantaran banyak negara maju memiliki kapasitas penghijauan yang lebih sedikit dibanding negara berkembang. Alasan tersebut dinilai tak relevan, padahal harga karbon ditujukan dalam rangka transisi energi fosil ke energi bersih.

Di saat yang sama, masih banyak negara maju yang mengharapkan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang. Bahlil menganggap itu sebagai anomali berpikir yang tidak menginginkan negara berkembang untuk maju.

"Kalau begitu alasannya, apa perlu Indonesia menggunduli semua hutannya agar harga karbon ini bisa sama dengan negara-negara maju? Ini suatu anomali berpikir di dalam transisi energi," kata dia.

Bahlil juga meminta negara maju tak melulu mendikte kebijakan lingkungan yang dimiliki oleh negara berkembang. "Kami Indonesia tahu bagaimana mengatur lingkungan. Negara yang hutannya sudah habis jangan ajari kami untuk menjaga lingkungan," ujarnya.

Dia geram lantaran salah satu upaya pemerintah menjaga lingkungan melalui hilirisasi justru digugat ke Organisasi Dagang Internasional (WTO). "Itu (hilirisasi) bukan hanya soal nilai tambah, tapi agar tidak ada ilegal mining, tapi malah kami dibawa ke WTO oleh sama Uni Eropa. Padahal kami mau jalankan SDG. Jadi Itu tidak masuk akal," pungkasnya. (OL-8)