Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ANGGOTA Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih mengatakan BUMN memiliki peran penting dalam membangkitkan ekonomi nasional.
“Sebagai sebuah perusahaan di bawah naungan negara, BUMN tidak saja fokus pada sebuah usaha yang berorientasi pada profit, tetapi tanggung jawab sosial," kata anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (25/1).
Abdul Hakim mengatakan Adhi Karya dan Waskita Karya adalah dua BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Kedua perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur itu telah banyak membangun fasilitas nasional.
Sebagai contoh, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Barito hingga Jembatan Suramadu yang dipercayakan kepada Adhi Karya. Saat ini, Adhi Karya dipercaya membangun Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, LRT Jabodebek, MRT Jakarta CP201 dan CP20, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Smelter Manyar di Gresik, dan beberapa proyek di Ibu Kota Negara (IKN).
Sedangkan Waskita Karya dipercaya membangun sejumlah jalan tol di berbagai wilayah di antaranya Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Melalui pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya membutuhkan lebih dari 24 jam kini menjadi lebih singkat dari 12 hingga 15 jam.
Baca juga: Kesehatan Mental Adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak
Kemudian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Bakauheni-Palembang) waktu tempuh yang sebelumnya 12 jam menjadi sekitar enam jam. Waktu tempuh yang lebih singkat tersebut dapat menurunkan biaya pengiriman logistik, khususnya biaya bahan bakar dan menjaga kualitas komoditas yang dikirim.
Menurut dia, meskipun perusahaan negara tersebut bergerak di bidang infrastruktur, tetapi BUMN harus terus didorong agar infrastruktur yang dibangun bisa meningkatkan ekonomi nasional.
"Kami selalu berusaha agar BUMN tersebut didorong dalam rangka penguatan ekonomi," ujar dia.
Komisi VI DPR RI terus mendorong agar BUMN yang ada semakin baik dan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat karena semua BUMN harus mampu menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi nasional.
Apalagi, setelah pandemi Covid-19 banyak UMKM yang gulung tikar. Oleh sebab itu, BUMN memiliki tanggung jawab dalam membangkitkan kembali roda perekonomian, tambah dia. (R-3)
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 mencapai US$ 625,37 miliar (Rp10.162 triliun).
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah giat memodernisasi sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup.
Fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved