Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENELITI dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menilai kebijakan makro yang diambil pemerintah membuat Indonesia relatif aman dari resesi.
"Misalnya saja, untuk mengontrol inflasi, Indonesia tidak hanya menggunakan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia, tapi juga dibarengi dengan menjaga keterjangkauan harga pangan di pasar dan di tingkat petani," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (21/1).
Hasran melanjutkan, dampak dari kebijakan itu dapat dilihat dari tingkat inflasi Indonesia yang berada di kisaran 5% selama tahun 2022 dengan tingkat suku bunga acuan kisaran 5,50%.
Di sisi lain, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di kisaran 30,1%, jauh dari batas aman 60% yang ditetapkan dalam undang-undang.
Cadangan devisa Indonesia juga berada dalam kategori aman, yaitu setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Walaupun begitu, sektor perdagangan sangat mungkin terdampak resesi global dan hal ini bisa menghentikan surplus neraca perdagangan yang sempat diraih Indonesia sejak awal 2020.
Surplus yang disebabkan oleh naiknya harga-harga komoditas seperti batu bara, nikel dan Crude Palm Oil (CPO) ini akan terhenti karena adanya penurunan permintaan dan harga untuk komoditas-komoditas tadi di pasar global.
Hasran mengatakan, penyebab utama resesi ekonomi kali ini adalah naiknya suku bunga bank sentral negara-negara kekuatan utama dunia sebagai upaya dalam menekan inflasi.
Baca juga: Perlu Diversifikasi Ekspor untuk Antisipasi Resesi Global
Dia juga melihat kondisi tersebut akan membuat industri membayar biaya bunga pinjaman yang lebih tinggi. Untuk meminimalisasi itu, industri akan lebih memilih mengurangi produksinya dan mengurangi jumlah tenaga kerja.
"Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli karena masyarakat akan memprioritaskan konsumsinya pada hal-hal yang dianggap penting. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan sektor-sektor terkait," tutur Hasran.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan semenjak pulih dari pandemi covid-19, data kemiskinan per Maret 2022 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,60% dibanding Maret 2021. Namun, ketika inflasi menghantam perekonomian kemiskinan kembali meningkat sebesar 0,03% di September 2022.
Masyarakat berpenghasilan rendah harus mengalokasikan konsumsinya pada pos-pos yang lebih penting berdasarkan skala prioritas, seperti mengurangi pengeluaran di luar konsumsi pangan. Di saat yang sama, pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi bantuan sosial yang lebih terarah dan lebih menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Berkurangnya permintaan di Eropa dan Amerika sebagai dampak dari krisis biaya hidup ini akan mempengaruhi produksi dan margin perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan manufaktur di Indonesia.
"Dalam masa ini, perusahaan akan bisa saja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan lapangan pekerjaan baru yang dibuka akan lebih sedikit," pungkas Hasran.(OL-5)
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
Reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 10 Juni 2025, ditutup menguat 117,31 poin atau 1,65% ke posisi 7.230,74.
Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 sebesar US$152,5 miliar atau setara Rp2.482,5 triliun.
BANK Indonesia (BI) mengungkapkan neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2025 defisit US$800 juta atau setara Rp13 triliun (kurs Rp16.327).
Cadangan devisa Indonesia diperkirakan bakal berada di kisaran US$150 hingga US$155 miliar di akhir triwulan II 2025. Itu diperkirakan baru akan meningkat lagi pada semester II tahun ini.
Peneliti Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, meskipun cadangan devisa Indonesia masih dalam batas aman untuk tiga bulan impor, tetap ada kekhawatiran dari investor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved