Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KUNCI untuk mengoptimalisasi hilirisasi bauksit dalam negeri berada pada investasi. Namun penanaman modal itu diharapkan tak serta merta mematikan industri existing yang telah berkontribusi di Tanah Air.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier di Jakarta, Rabu (28/12).
"Kuncinya adalah investasi yang tepat. Jangan sampai investasi itu jadi predator eksisting industri. Jadi yang sudah ada memenuhi kebutuhan nasional itu kita jaga, jangan sampai dibuka investasi yang cukup besar kemudian mematikan industri yang eksisting," tuturnya.
Hal tersebut berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk menyetop ekspor bauksit per Juni 2023. Langkah itu diambil untuk memberikan nilai tambah ekspor pada komoditas tersebut.
Kemenperin, kata Taufiek, tengah menyusun peta jalan pengembangan hilirisasi bauksit di Indonesia. Menurutnya, upaya hilirisasi pada komoditas tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian dalam negeri.
"Rule of thumb-nya adalah kalau 4 juta bauksit itu dapat diolah jadi 2 juta alumina lalu dapat menjadi 1 juta alumunium. Itu artinya adalah nilai tambah di situ kalau kita bikin dalam negeri, akan meningkatkan sampai berkali-kali lipat," ujarnya.
Guna mencapai titik optimum dari hiliriasi bauksit, kata Taufiek, diperlukan pabrik pengolahan atau peleburan (smelter) untuk komoditas itu. Saat ini negara baru memiliki smelter bauksit yang dikelola oleh PT Inalum dengan kapasitas produksi 250 ribu ton alumunium per tahun.
Angka itu masih terlampau jauh dari kebutuhan nasional yang berkisar 1 juta ton alumunium per tahun. Alumunium sebagai turunan dari bauksit, banyak dibutuhkan oleh industri di sektor lain mulai dari transportasi hingga sektor produk kemasan.
"Oleh karena itu dengan kebijakan ini (pelarangan ekspor bauksit), kita akan bangun, kita akan lihat kemampuan nasionalnya, sekarang ini sedang kita selesaikan, kita hitung dari sisi demand karena cukup luas," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Rofik Hananto mendorong pemerintah untuk memperbanyak smelter bauksit di Tanah Air. Dari catatannya, pabrik smelter bauksit di Indonesia hanya ada 4 dengan kapasitas pengolahan 14 juta ton.
Sedangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kemenperin 2022, produksi bauksit di Indonesia mencapai 48 juta ton. Dus, masih ada 34 juta ton bauksit yang belum bisa diserap.
"Jadi sebenarnya ini yang jadi pertanyaan tentang kesiapan pemerintah dalam menyetop ekspor. Masih ada waktu enam bulan lagi, apakah bisa semua sisa bauksit itu terserap? Nah ini yang harus kita cermati," ujar Rofik melalui keterangan persnya. (OL-8)
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Delapan perusahaan asal Jawa Timur ambil bagian dalam kegiatan Pelepasan Ekspor Serentak yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi produk Malaysia karena kedekatan budaya, selera, dan preferensi konsumen.
Industri makanan dan minuman Indonesia tumbuh 6,4% pada Triwulan III 2025. Namun, konsumsi susu nasional masih rendah dan ketergantungan impor bahan baku jadi tantangan utama.
PENGUATAN pendidikan vokasi merupakan strategi utama dalam membangun industri nasional yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi menyebutkan bahwa pendidikan vokasi menjadi tulang punggung industri.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan vokasi industri.
Guna mencetak SDM industri yang kompeten, salah satu langkah strategis yang dilakukan Kemenperin adalah penyelenggaraan Pelatihan Industrial-Based Curriculum (IBC).
Program ini merupakan peta jalan strategis untuk mengimplementasikan revolusi industri keempat di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved