Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyoroti diplomasi maritim antara Indonesia dengan Vietnam berkaitan dengan batas laut serta penetapan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang berlangsung sejak 21 Mei 2010, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan.
Menurutnya, ada potensi pemberian konsesi. Vietnam sudah tidak memakai posisi dasar single boundary line. Karena itu, tim diplomasi Indonesia mempertimbangkan dari sisi positif untuk memberikan lagi tambahan konsesi kepada Vietnam.
"Saya sebagai pengamat maritim berharap pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh tim teknis perundingan untuk tidak menerima usulan Vietnam. Karena bila menerima usulan dari Vietnam maka dalam penilaian saya justru kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan memberikan konsesi sesuai keinginan Vietnam maka kita akan kehilangan potensi pendapatan dari SDA maritim yang ada di wilayah tersebut dan kehilangan ini akan berlangsung selamanya," ungkap Hakeng dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/12).
Hakeng menduga Vietnam dan Tiongkok tidak menghormati hak berdaulat Indonesia sebagaimana tertuang dalam UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea). Ia juga menerangkan wilayah yang dipersoalkan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Selatan. Wilayah itu merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia.
Hakeng menerangkan kerugian tidak hanya pada devisa negara, tetapi juga berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia. Belum lagi kerugian dari kekayaan sumber daya alam kemaritiman yang belum dikelola secara maksimal sampai saat ini.
"Kerugian Indonesia akan semakin besar apabila konsesi ZEE diberikan oleh negara sesuai dengan keinginan Vietnam. Sumber daya ikan akan terkuras dan sumber daya alam lainnya akan beralih ke negara lain. Nelayan Indonesia pun akan semakin sulit untuk melaut dan menjaring ikan di sana karena wilayah tangkapnya dipersempit," pungkasnya. (OL-8)
Maskapai Vietnam Airlines membatalkan 22 penerbangan dari dan ke kota-kota di Vietnam tengah pada Minggu dan Senin.
Pemerintah Vietnam mengevakuasi lebih dari 586.000 orang dari kawasan pesisir, jelang kedatangan Topan Kajiki.
Teknologi ini membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman melalui analisis gambar dan memberikan rekomendasi agronomi yang tepat untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan.
Pelatih Timnas Voli Putri U-21 Indonesia Marcos Sugiyama mengaku tidak peduli dengan Timnas Voli Putri U-21 Vietnam yang terbukti melakukan kecurangan dan didiskualifikasi.
Hukuman itu diberikan karena Vietnam terbukti menggunakan dua pemain berjenis kelamin pria.
Garuda Muda dinilai terlalu larut dalam menanggapi permainan lawan.
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Seluruh proses dilakukan untuk menjamin mutu pangan yang diterima masyarakat. Selain menjaga kualitas, pendistribusian bantuan juga diawasi agar tepat sasaran.
Instruksi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Geopark Nasional, yang digelar pada Senin (21/7).
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved