Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyoroti diplomasi maritim antara Indonesia dengan Vietnam berkaitan dengan batas laut serta penetapan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang berlangsung sejak 21 Mei 2010, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan.
Menurutnya, ada potensi pemberian konsesi. Vietnam sudah tidak memakai posisi dasar single boundary line. Karena itu, tim diplomasi Indonesia mempertimbangkan dari sisi positif untuk memberikan lagi tambahan konsesi kepada Vietnam.
"Saya sebagai pengamat maritim berharap pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh tim teknis perundingan untuk tidak menerima usulan Vietnam. Karena bila menerima usulan dari Vietnam maka dalam penilaian saya justru kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan memberikan konsesi sesuai keinginan Vietnam maka kita akan kehilangan potensi pendapatan dari SDA maritim yang ada di wilayah tersebut dan kehilangan ini akan berlangsung selamanya," ungkap Hakeng dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/12).
Hakeng menduga Vietnam dan Tiongkok tidak menghormati hak berdaulat Indonesia sebagaimana tertuang dalam UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea). Ia juga menerangkan wilayah yang dipersoalkan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Selatan. Wilayah itu merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia.
Hakeng menerangkan kerugian tidak hanya pada devisa negara, tetapi juga berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia. Belum lagi kerugian dari kekayaan sumber daya alam kemaritiman yang belum dikelola secara maksimal sampai saat ini.
"Kerugian Indonesia akan semakin besar apabila konsesi ZEE diberikan oleh negara sesuai dengan keinginan Vietnam. Sumber daya ikan akan terkuras dan sumber daya alam lainnya akan beralih ke negara lain. Nelayan Indonesia pun akan semakin sulit untuk melaut dan menjaring ikan di sana karena wilayah tangkapnya dipersempit," pungkasnya. (OL-8)
Presiden AS Donald Trump umumkan kesepakatan dagang dengan Vietnam.
Jelajahi Vietnam: sejarah, letak geografis, populasi, dan destinasi wisata menarik seperti Ha Long Bay dan Hanoi.
PEMERINTAH Vietnam tengah menggencarkan penindakan terhadap peredaran barang palsu. Ini menjadi upaya merespons tuduhan negara itu menjadi pusat produksi dan distribusi barang tiruan.
Desa Sejahtera Astra Pandeglang melepas ekspor perdana 5.000 ekor ikan mas sinyonya ke Vietnam, Minggu (31/5) pekan lalu.
Media Prancis mencoba mengupas video saat Presiden Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron tiba di Vietnam
Kemenkes juga terus mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dasar seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat batuk atau pilek,
BUPATI Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menetapkan kawasan Kekah sebagai kawasan konservasi resmi yang juga akan menjadi ikon daerah.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Balai KHIT Kepri berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved