MBIZMARKET mencatat hingga Desember 2022 telah mengakomodasi transformasi pengadaan digital dan mendukung kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah di 31 provinsi dan 162 kabupaten/kota di Tanah Air.
Bagi Mbizmarket yang merupakan Pengelola Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPPMSE) sekaligus mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), progres tersebut tergolong cepat dan menunjukkan bahwa mereka kian dipercaya pemerintah daerah (pemda) dan UMKM.
Co-Founder dan COO Mbiz, Ryn Hermawan, mengatakan pihaknya berharap pemanfaatan platform Mbizmarket akan memudahkan biro pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengadaan barangj/jasa secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitasnya.
"Selain itu akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat sehingga membantu memberikan nilai manfaat sekaligus berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran UMKM dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa,” ujar Ryn dalam siaran pers, Senin (26/12).
Dia mengakui, hingga Desember 2022 ini, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Mbizmarket dalam kiprahnya membantu pemda dan UMKM dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa. Kendala itu mulai dari proses perekrutan dan pendampingan pendaftaran penyedia UMKM hingga sisi penayangan dan pemasaran produk barang/jasa secara online.
Tantangan lainnya, banyak penyedia yang lokasinya di pelosok, sehingga diperlukan upaya lebih ekstra untuk bepergian hingga ke pedalaman daerah. Ini dilakukan karena bimbingan teknis secara daring mustahil dilakukan dan preferensi lokal untuk pendampingan secara luring.
Selain itu, banyak penyedia barang dan jasa UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi lokapasar. Walaupun begitu, transaksi pengadaan pemerintah daerah melalui mitra Toko Daring LKPP, melalui Mbizmarket khususnya, tetap menunjukkan tren peningkatan.
Beberapa pemda disebut Ryn menunjukkan komitmen yang luar biasa dan sangat konsisten dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis, termasuk bagaimana bertransaksi melalui Toko Daring secara internal ke organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemda juga berkontribusi penting dalam sosialisasi ke pihak eksternal dan para penyedia lokal UMKM untuk turut mendukung Program UMKM Go Digital. Hal itu penting untuk mengejar target realisasi belanja pengadaan pemerintah mencapai 40% melalui UMKM.
"Harapannya dengan kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah daerah ini bisa semakin mendorong percepatan pengadaan digital dan realisasi penyerapan anggaran melalui lokapasar," jelas Ryn.
Transaksi Meningkat
Berdasarkan dasbor Toko Daring LKPP, hingga 23 Desember 2022, tercatat beberapa pemerintah daerah yang membukukan transaksi pengadaan secara digital melalui Mbizmarket yang pertumbuhan transaksinya luar biasa.
Transaksi pengadaaan Pemerintah Kabupaten Jepara tercatat mencapai Rp32,01 miliar, Pemerintah Kota Malang Rp32,44 miliar, Pemerintah Kota Kediri Rp28,29 miliar, Pemerintah Kota Palangkaraya Rp9,8 miliar, Pemerintah Kota Bekasi Rp16,81 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong Rp6,6 miliar.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan menjelaskan, sesuai arahan pimpinan daerah, pihaknya diwajibkan agar dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke usaha mikro kecil.
Kebijakan lainnya, bagian pengadaan barang dan jasa memusatkan pengelolaan pengadaan, khususnya pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sehingga informasi kebijakan dan arahan yang harus dilaksanakan pengelola pengadaan menjadi satu atap, satu pintu, dan bisa langsung dieksekusi proses belanjanya.
"Kedua hal itulah yang membuat proses dan nilai belanja kami, utamanya di Toko Daring menjadi maksimal. Alhamdulillah bisa melebihi nilai belanja kabupaten/ kota lainnya se-Indonesia,” tutur Hasannudin. (RO/X-12)
