Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merencanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi data rujukan yang terintegrasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Plh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan, untuk mencapai hal tersebut, pihaknya menggandeng kaum milenial untuk berinovasi dan menghasilkan suatu sistem agar pemanfaatan regsosek berjalan dengan optimal.
"Jadi bagaimana data regsosek ini yang sudah ada dimanfaatkan seperti apa, jadi pemanfaatan regsosek kan tidak hanya oleh pemerintah pusat, daerah tapi juga masyarakat," kata Maliki, dalam acara Malam Penganugerahan Festival Data Regsosek, Jakarta, Rabu (21/12)..
"Saya membutuhkan suatu imajinasi suatu keinginan, keahlian dan pemikiran yang cukup inovatif lah dan banyak sekali anak-anak muda yang mampu," jelasnya.
Tak hanya kaum milenial, tetapi juga pihaknya mengajak pemerintah daerah berpartisipasi dalam menciptakan suatu sistem pendataan yang baik. Sebab, saat ini pendataan di pemerintah daerah dinilai belum efektif.
Baca juga: TSSG Dukung Bappenas Kaji Pembiayaan Ekonomi Biru
"Pemerintah daerah yang saat ini sebenarnya dalam pendataan di daerah juga kan tidak begitu baik banyak sekali data, tetapi banyak daerah yang tidak optimal. Jadi mereka bisa mengintegrasikan data-data tersebut lebih bagus," jelas Maliki.
Oleh karena itu, Bappenas memberikan wadah dan forum untuk menciptakan sebuah inovasi sistem terhadap data regsosek yang sudah ada. Sebab, gegsosek direncanakan akan menjadi satu sistem yang bisa dibagi pakaikan dengan data-data lain
"Jadi ada sistem utama yang bisa menjadi referensi atau rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, untuk menjadi rujukan sistem targeting atau untuk layanan kepada masyarakat itu sendiri," paparnya.
"Jadi masyarakat nanti kalau bisa menginginkan suatu pelayanan ya tentunya akan ada suatu standar tertentu, rujukan tertentu yang memang nanti bisa memastikan hak mereka bisa terpenuhi," imbuh Maliki. (RO/OL-09)
Data Regsosek juga telah diperkaya dengan data mengenai kondisi perumahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan usaha dan aset.
BPJS Ketenagakerjaan membayarkan santunan senilai total Rp3 miliar kepada seluruh petugas Regsosek yang mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
GUBERNUR Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi menjadi subjek pertama yang didata di Sumbar untuk registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022.
Pemerintah menginisiasi reformasi sistem perlindungan sosial, yang dimulai melalui pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan penguatan kebijakan satu data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, sangat dibutuhkan untuk memudahkan jalannya program-program prioritas.
Dalam arahannya, Maigus menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal bantuan, tapi soal strategi tepat yang berbasis data akurat dan terverifikasi.
Kelola database email pelanggan dengan efektif! Tips optimasi, segmentasi, dan strategi untuk tingkatkan engagement & ROI. Klik sekarang!
Optimalkan data Anda! Pelajari pentingnya pengolahan & analisis informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efektif.
Hasil temuan kolaborasi itu dibagikan kepada semua peserta studi, menggabungkan hasil WGS dengan laporan 360 DNA dari Asa Ren.
Nota kesepahaman ini merupakan langkah awal untuk mendorong narasi tunggal pangan yang mengacu pada data yang kredibel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved