Headline

Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.

Fokus

Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.

Ketidaksinkronan Kebijakan Bisa Rugikan Petani

Abdillah M Marzuqi
05/12/2022 23:21
Ketidaksinkronan Kebijakan Bisa Rugikan Petani
Ilustrasi(Antara)

PARTAI Mahasiswa Indonesia (PMI) menyoroti ketidaksinkronan yang terjadi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait impor beras. Kemendag akan melakukan impor beras untuk Perum Bulog, sedangkan Kementan menolak impor dengan alasan stok ketersediaan beras nasional mencukupi.

Sekjen PMI Hafiz mengatakan kejadian tersebut sebagai sebuah ironi. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa kedua kementerian belum bisa menyamakan persepsi dalam menyediakan beras untuk cadangan nasional. Hafiz juga menyebut akibat ketidaksepahaman kedua kementerian itu akan berdampak pada para petani.

"Ini sungguh ironi, dua kementerian yang harusnya bekerjasama malah saling gontok-gontokan mempertahankan argumennya masing-masing. Bagaimana bisa dua kementerian ini berpegangan pada data yang berbeda? Tidak saling sinkron antara satu dengan yang lain,  bagaimana dengan nasib petani kita," ungkapnya.

Hafiz mengungkapkan selama ini Bulog sebagai penyedia beras nasional mendapatkan pengadaan stok beras melalui pihak ketiga yakni melalui tengkulak dan penguasa lahan. Sehingga seluruh produksi beras yang dihasilkan tidak semuanya akan diserahkan ke Bulog, akan ada permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak setelah lewatnya masa panen pada Februari - April dan Juli - Agustus, sehingga kesediaannya ada, tapi tentu dengan harga yang berbeda.

"Kita berharap Kementan dan Kemendag bisa bekerja sama dalam memutus tata niaga hasil panen ke tengkulak. Sehingga serapan hasil gabah petani bisa langsung dibeli dan diolah langsung oleh Perum Bulog selaku penyedia beras nasional, kita rasa kita mampu mengolahnya. Masa kita kalah dengan para tengkulak," tegasnya.

Hafiz juga mengingatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada petani.

"Kita tidak ingin adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga kalaupun harus melakukan impor tentu berdasarkan kekurangan yang ada, sehingga petani tidak lagi merasa dirugikan akibat impor yang berlebihan," pungkasnya. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya