Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PROVINSI Sulawesi Selatan, untuk tahun anggaran 2023, kecipratan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp52,77 triliun.
Dari nilai tersebut, Rp23,11 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga vertikal. Dan Rp29,66 triliun dari TKD, untuk 24 instansi kabupaten/kota, juga Pemprov Sulsel.
Rp29,6 triliun untuk pemerintah daerah terdiri beberapa komponen. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 948,64 Miliar (3,20%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 18,42 Triliun (62,10%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 2,45 Triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 5,63 Triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 218,64 Miliar (0,74%), serta Dana Desa sebesar Rp1, 99 Triliun (6,71%).
Penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual disampaikan Presiden Joko Widodo secara virtual, Kamis (1/2). Dia menyampaikan, APBN Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut tahun depan.
“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar presiden dalam keterangan resminya.
APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, ujar Presiden, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal.
Baca juga: Tren Konsumen Inginkan Pengalaman Perjalanan Lebih Personal
Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. “Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” terang Jokowi.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman pun mengatakan, sesuai arahan presiden, yang meminta seluruh pemerintah daerah memperhatikan dan mengikuti secara detail belanja daerah, serta mempercepat realisasi belanja APBD.
"TKD harus dimanfaatkan dengan baik. Terutama dalam pengendalian inflasi serta merealisasikan belanja produk dalam negeri. Paling utama diminta oleh bapak presiden adalah pengendalian inflasi daerah. Termasuk memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya UMKM. Kita harap alokasi anggaran tersebut dapat segera terealisasi untuk dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat banyak,” urai Sudirman. (OL-4)
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap selain Padel, lapangan atau lokasi olahraga lainnya juga telah dikenakan pajak 10%.
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
Memasuki siang hari, sebagian besar Jakarta mulai turun hujan kecuali Jakarta Barat yang akan berawan dan Kepulauan Seribu yang akan turun hujan disertai petir.
Kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan.
RENCANA pemberlakuan Car Free Night (CFN) di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin masih digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved