Kamis 01 Desember 2022, 11:22 WIB

RI Kalah Gugatan Larangan Ekspor Nikel, DPR: Lakukan Upaya Hukum Maksimal

mediaindonesia.com | Ekonomi
RI Kalah Gugatan Larangan Ekspor Nikel, DPR: Lakukan Upaya Hukum Maksimal

Ist/DPR
Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia.

 

INDONESIA kalah di World Trade Organization (WTO) atas gugatan larangan ekspor nikel. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tak menyerah dan akan melakukan banding.

Pemerintah terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Sependapat, Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia juga mendorong pemerintah untuk melakukan upaya hukum.

“Kita harus lawan (putusan WTO) sampai upaya hukum maksimal. Contohnya kalau di negara kita, saat ini kita kalah di Pengadilan Negeri (PN), kan bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) dan seterusnya, sampai (upaya hukum paling) maksimal,” tegas Rico ketika dihubungi Parlementaria via WhatsApp, Rabu (30/11).

Politikus Partai NasDem itu menambahkan, Indonesia tidak menghentikan ekspor nikel, namun tetap mengekspor nikel dengan bahan setengah jadi.

“Atau pemerintah dan pengusaha naikkan saja harga bahan mentah nikelnya menjadi sedikit di bawah harga barang setengah jadi. Toh nanti tidak ada yang mau beli, agar dihilirisasi dulu menjadi setidaknya (produk) setengah jadi. Kan sama saja,” ujar Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat itu.

Baca juga: Komisi VII DPR Dukung Pemerintah Banding di WTO Lawan Uni Eropa

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI pada Senin (21/11/2022) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap hasil keputusan akhir WTO, di mana Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO terkait larangan ekspor nikel.

Dalam paparannya, tertulis bahwa final panel report dari WTO sudah keluar per 17 Oktober 2022.

Arifin menilai masih ada peluang untuk banding terkait larangan ekspor nikel kepada WTO. Pemerintah juga beranggapan tidak perlu ada perubahan peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai tersebut sebelum ada keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).

“Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki keputusan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk banding,” tuturnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

Ini Penyebab Investasi ESDM pada 2022 tak Capai Target

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 30 Januari 2023, 17:43 WIB
Seperti, kinerja sektor minyak dan gas bumi yang stagnan akibat sejumlah proyek belum berjalan. Pada 2022, realisasi investasi sektor migas...
Dok ICStar Hackathon 2022

ICStar Hackathon Bantu Perusahaan Temukan Talenta Berbakat

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 30 Januari 2023, 17:14 WIB
Perekrutan kerja menjadi hal yang sering dilakukan beberapa perusahaan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan...
Antara

Bank BRI Soroti 6 Faktor yang Pengaruhi Tren Perbankan 

👤Ficky Ramadhan 🕔Senin 30 Januari 2023, 17:13 WIB
Salah satunya, perubahan perilaku nasabah di mana transaksi digital payment akan meningkat lebih dari 30%. Sementara itu, transaksi cash...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya