Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Pada 19 November 2022 telah dilaksanakan pelantikan kepengurusan Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) periode 2022-2027 yang bertempat di Gedung Antam Tower B Jl. T.B. Simatupang No.1, Jakarta Selatan.
IFTAA merupakan asosiasi di bidang fiskal dan perpajakan yang bertujuan memajukan dan mengembangan Ilmu Administrasi Fiskal dan Administrasi Perpajakan, memberikan penguatan learning outcome pendidikan perpajakan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM sektor perpajakan di Indonesia, serta berperan positif untuk kemajuan kebijakan dan administrasi perpajakan di Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Dalam susunan kepenguruan IFTAA yang baru, Ketua Pengurus Dr. Prianto Budi S, Ak., CA., MBA. (Dosen Universitas Indonesia) didamping oleh Sekjen yaitu Dr. Novianita Rulandari,S.AP.,M.Si.,CIQaR, CTT.( Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI), serta didampingi dewan pakar yang diketuai oleh Prof. Dr. Haula Rosdiana.,M.Si beserta anggota dan Dewan Penasehat dan etik yang diketua oleh Prof. Edi Slamet Irianto,M.Si beserta anggota.
Pelaksanaan pelantikan kepengurusan ini dilakukan untuk meresmikan kepengurusan agar dapat mengembangkan potensi keilmuan dan keprofesiaan serta dalam rangka meningkatkan mutu dan peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Selanjutnya ada beberapa agenda kegiatan dan program kerja IFTAA yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, seperti penyusunan kurikulum nasional bidang perpajakan untuk program diploma tiga, sarjana,dan pascasarjana, serta seminar nasional dan internasional," ujar Ketua IFTAA, Dr. Prianto Budi dalam keterangannya, Jumat (25/11).
Prof. Dr. Haula Rosdiana.,M.Si dalam sambutannya selaku ketua Dewan Pakar yang merupakan Guru Besar dari Universitas Indonesia menyampaikan rasa bangga dan bahagia serta dukungan penuh untuk kepengurusan IFTAA periode tahun 2022-2027. (M-3)
Upaya UT diharapkan meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) yakni akhir 2024 mahasiswa UT mampu mencapai 750 ribu dan 2025 mencapai 1 juta mahasiswa.
Pemkab seluruh Bali bersama Bali Spa & Wellness, Association (BSWA) mengajukan insentif fiskal terkait dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Ketua PPATK mengatakan transaksi mencurigakan senilai lebih Rp349 triliun di Kemenkeui tidak terjadi. Transaksi itu terkait impor-ekspor dan perpajakan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali oleh pemohon terkait Pengujian Materiil Undang-Undang omor 7 Tahun 2021 mengenai perpajakan.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendorong berbagai berbagai pihak, termasuk pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan cara reformasi
KEJAKSAAN Jakarta Timur membenarkan bahwa A Nurindra B Charismiadji dan Ike Andriani selaku pemilik atau Pengendali PT. Luki Mandiri Indonesia Raya
AKHIR Juli lalu Dana Moneter Internasional (IMF) merilis berita kurang sedap.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa pemberlakuan kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tarif 0%. Ini syaratnya.
Presiden Javier Milei, berencana menarik kembali langkah-langkah fiskal penting dari sebuah omnibus bill setelah menghadapi resistensi politik yang signifikan.
KOMISI X DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) tahun anggaran 2023 sebesar Rp723 miliar. Tidak ada anggaran tambahan karena keterbatasan fiskal pemerintah.
Dana transfer dan dana desa sebesar Rp65,17 triliun atau 62,23% dari total pendapatan daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved