Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Pada 19 November 2022 telah dilaksanakan pelantikan kepengurusan Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) periode 2022-2027 yang bertempat di Gedung Antam Tower B Jl. T.B. Simatupang No.1, Jakarta Selatan.
IFTAA merupakan asosiasi di bidang fiskal dan perpajakan yang bertujuan memajukan dan mengembangan Ilmu Administrasi Fiskal dan Administrasi Perpajakan, memberikan penguatan learning outcome pendidikan perpajakan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM sektor perpajakan di Indonesia, serta berperan positif untuk kemajuan kebijakan dan administrasi perpajakan di Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Dalam susunan kepenguruan IFTAA yang baru, Ketua Pengurus Dr. Prianto Budi S, Ak., CA., MBA. (Dosen Universitas Indonesia) didamping oleh Sekjen yaitu Dr. Novianita Rulandari,S.AP.,M.Si.,CIQaR, CTT.( Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI), serta didampingi dewan pakar yang diketuai oleh Prof. Dr. Haula Rosdiana.,M.Si beserta anggota dan Dewan Penasehat dan etik yang diketua oleh Prof. Edi Slamet Irianto,M.Si beserta anggota.
Pelaksanaan pelantikan kepengurusan ini dilakukan untuk meresmikan kepengurusan agar dapat mengembangkan potensi keilmuan dan keprofesiaan serta dalam rangka meningkatkan mutu dan peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Selanjutnya ada beberapa agenda kegiatan dan program kerja IFTAA yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, seperti penyusunan kurikulum nasional bidang perpajakan untuk program diploma tiga, sarjana,dan pascasarjana, serta seminar nasional dan internasional," ujar Ketua IFTAA, Dr. Prianto Budi dalam keterangannya, Jumat (25/11).
Prof. Dr. Haula Rosdiana.,M.Si dalam sambutannya selaku ketua Dewan Pakar yang merupakan Guru Besar dari Universitas Indonesia menyampaikan rasa bangga dan bahagia serta dukungan penuh untuk kepengurusan IFTAA periode tahun 2022-2027. (M-3)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan ada progres positif dalam penyidikan dugaan rasuah pengurangan pajak. Sejumlah lokasi telah digeledah penyidik.
Menurut Anang, kasus ini terjadi pada 2016 sampai 2020. Dia enggan memerinci kronologi perkaranya karena belum diumumkan resmi.
UKI bekerja sama dengan Tax Center UKI dan Hive Five menyelenggarakan seminar bertema "Bersinergi Wujudkan Digitalisasi Administrasi Pajak".
KOMPLEKSITAS dan ketidakpastian dalam sistem perpajakan diprediksi akan terus menjadi tantangan wajib pajak Indonesia pada 2025.
Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
WAKIL Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter usai resmi dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/2).
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentral melakukan intervensi di pasar keuangan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari menyebut masih ada kemungkinan Bank Indonesia terus memangkas suku bunga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved