Komoditas Perkebunan Dongkrak Devisa Negara

KOMODITAS perkebunan selalu jadi primadona andalan bagi pendapatan nasional dan salah satu penyumbang terbesar devisa negara Indonesia. Terbukti dari nilai ekspor Indonesia selama 2021 meningkat 41,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar US$231,54 miliar. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 1,83% dari total ekspor Indonesia, atau senilai US$4,24 miliar, meningkat 2,86% dari 2020.

“Kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian nasional makin meningkat serta diharapkan dapat memperkuat pembangunan perkebunan secara menyeluruh. Selain kelapa sawit, komoditas unggulan perkebunan lain yang berkontribusi cukup besar dalam menyumbang devisa negara melalui ekspor adalah kelapa. Pada 2021, nilai ekspor kelapa mencapai 2,1 juta ton dengan nilai US$1,6 miliar atau setara Rp24,3 triliun,” ungkap Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah melalui keterangannya, beberapa waktu lalu.

Andi Nur menambahkan, pemerintah terus memacu peningkatan produksi, produktivitas, serta ekspor komoditas perkebunan termasuk kelapa agar meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha terkait lainnya, di antaranya melalui program kegiatan pengembangan kelapa setiap tahunnya mulai peremajaan, perluasan, hingga intensifikasi.

Dengan begitu, diharapkan, ke depan produktivitas kelapa dapat terus meningkat dan bermutu baik secara berkelanjutan, serta perlu terus didorong dengan pemanfaatan pembiayaan lainnya seperti kredit usaha rakyat (KUR), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), program corporate social responsibility (CSR) perusahaan, dan lainnya.

“Untuk menambah daya saing dan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha, arah kebijakan pengembangan kelapa perlu dilakukan responsif dan kolaboratif. Tidak hanya di hulu, tapi juga harus terintegrasi hingga hilirnya, dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, harus bersinergi bersama melibatkan seluruh pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Kejar 1 Juta Batang

Andi Nur melanjutkan masyarakat Indonesia juga harus sigap menghadapi ancaman krisis pangan global sesuai arahan Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang meminta semua jajarannya memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Karena itu, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan mengembangkan 1 juta batang kelapa genjah di pekarangan dan lahan usaha tani melalui Program Kejar 1 Juta Batang, dengan memberi bantuan benih unggul yang memiliki karakteristik dan keunggulan bervariasi serta sarana produksi kepada petani.

“Terpilihnya kelapa genjah lantaran selain pemeliharaan relatif mudah, panen juga lebih cepat serta bersifat tanaman pendek. Produk turunan yang dihasilkan sangat beragam manfaat dan menguntungkan, bahkan nira yang dihasilkan dari penyadapan mayang/bunga kelapa dapat diolah jadi gula semut, dan pasar ekspornya semakin meningkat,” jelasnya.

Menurut Andi Nur, lokasi yang jadi target kejar sejuta batang seperti wilayah Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. “Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, Program Kejar 1 Juta Batang ini juga dilaksanakan di lokasi food estate (FE) dan integrated farming (IF) yang dicanangkan Presiden Jokowi."

“Di antaranya ialah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau) dengan bantuan benih genjah 178.000 batang atau setara dengan 1.483 ha, di Provinsi NTT (Kabupaten Belu dan Sumba Tengah) total sebanyak 33.100 batang setara 276 ha, di Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Boyolali dan Karanganyar) dengan total bantuan benih kelapa genjah sebanyak 33.300 batang atau setara 325 ha,” jelasnya.

Ia berharap, selain mendukung pencapaian dan mempertahankan swasembada pangan nasional, Program Kejar 1 Juta Batang bisa mendongkrak perekonomian daerah.

“Pasalnya, kegiatan itu melibatkan banyak pihak dari petani/kelompok petani pemilik sumber benih dan penangkar, penyedia transportasi, produsen saprodi (pupuk, pembenah tanah pestisida, APK) hingga memberi bantuan benih unggul dan saprodi, untuk meringankan modal usaha tani kelapa,” tutup Andi. (S3-25)