Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDONESIA telah menunjukkan kemampuannya dalam menghelat KTT G20 di Bali, pada 15 - 16 November 2022. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya 17 kepala negara dalam konferensi bertaraf internasional tersebut.
Apalagi Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah KTT G20. Sehingga acara ini dapat dikatakan menjadi pertaruhan bagi wajah Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengungkapkan, pelaksanaan KTT G20 dapat dipakai sebagai ajang diplomasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
"Saya memiliki harapan terhadap kegiatan KTT G20 ini. Semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang diplomasi Indonesia kepada negara-negara lain yang berkepentingan dengan wilayah kemaritiman Indonesia guna mewujudkan visi misi poros maritim dunia kita. Sehingga Indonesia dapat menunjukkan peradaban maritim, kedaulatan bangsa, dan ketahanan pangan serta energinya," ujar Marcellus Hakeng, Rabu (16/11/2022) dalam keterangan tertulisnya.
Dia juga berharap KTT G20 dapat menjadi hal utama pendorong pembangunan maritim Indonesia masa depan, sehingga dapat menjamin kekuatan ekonomi, sosial, politik, dan jati diri Indonesia di persaingan global.
Baca juga: B20 Summit Berhasil Hadirkan Communique untuk Pemulihan Ekonomi Inklusif
Apalagi, lanjut Capt. Hakeng saat ini telah terjadi peralihan perhatian dunia dan aktivitas dari wilayah Mediterania dan Atlantik ke kawasan Indopasifik.
"Dengan peralihan perhatian dan aktivitas tersebut maka wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis. Karena itu Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis," tegasnya.
Dengan letak Indonesia yang begitu strategis tersebut, maka sudah sepatutnya dapat dijadikan sebagai modal untuk berdiplomasi dalam sektor perikanan dan kelautan.
"Indonesia harus memanfaatkan momen perhelatan KTT G20 untuk berdiplomasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang sama-sama menguntungkan dan berkelanjutan. Serta membahas syarat ekspor produk perikanan dan kelautan dari Indonesia ke negara lain, khususnya negara anggota G20," ujarnya.
Dalam KTT G20 juga sepatutnya Indonesia dapat membahas mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan China, dan Indonesia dengan Vietnam yang wilayah lautnya berdekatan dengan wilayah laut Indonesia. Atau juga dengan Negara Australia.
"Sebab persoalan ZEE ini kerap muncul ke permukaan dan tidak jarang pula memunculkan konflik antara nelayan Indonesia dan nelayan asing atau nelayan Indonesia dengan pihak aparat penegak hukum negara lain dan sebaliknya," kata Capt. Hakeng pendiri serta Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI).
KTT G20 diharapkan juga menghasilkan suatu kesepakatan dalam memberikan perhatian dan perlindungan bagi para penyumbang devisa negara yakni Pelaut Kapal Niaga ataupun Pelaut Perikanan.
Sebab, masih banyak perlakuan kurang adil yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia terutama yang bekerja sebagai Pelaut Perikanan (PMI PP) yang bekerja di atas Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing.
Berdasarkan laporan studi bertajuk "Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, dan Kelembagaan" yang diluncurkan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada 31 Agustus 2022 lalu, PMI PP masih dihadapkan dengan praktik-praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia.
Tim Peneliti IOJI mengidentifikasi lima akar masalah yang menghambat perlindungan PMI PP, antara lain
1) kelemahan instrumen hukum di tingkat internasional, regional, nasional, dan daerah; 2) tumpang tindih kewenangan dan kelembagaan dalam perlindungan PMI PP;
3) ketimpangan relasi kuasa antara PMI PP dan pemberi kerja; 4) pelanggaran sistemik pada proses perekrutan dan penempatan PMI PP; serta 5) kelemahan sistem informasi, penanganan pengaduan, dan rendahnya akuntabilitas.
"Dari temuan tersebut diharapkan pemerintah dapat melakukan perundingan dengan negara-negara lain yang banyak memanfaatkan tenaga kerja Pelaut Perikanan Indonesia. Sehingga dapat ditemukan titik terang penyelesaian yang saling menguntungkan," pungkas Capt. Hakeng. (RO/OL-09)
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan kisah sukses Indonesia saat menjadi Presiden G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023. Keberhasilan itu bukan hal yang mudah untuk diraih,
Acara ini merupakan pengakuan penting terhadap upaya kolaboratif antara FAO, Kemtan, dan Universitas IPB dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh pandemi.
Dalam mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 tersebut perlu dilakukan penguatan sejumlah strategi seperti pemanfaatan momentum bonus demografi melalui penciptaan generasi unggul.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan menggelar Forum Halal World di Jakarta pada 18-19 November 2023 dengan mengundang 118 lembaga halal dari 41 negara.
Arif Hidayat berharap seluruh negara Anggota G20 berkomitmen melanjutkan pencapaian Presidensi India selama G20 2023.
PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang dikelola secara profesional dan transparan.
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK) dan PT PAL Indonesia melakukan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA).
PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT PAL Indonesia siap berkolaborasi untuk memajukan industri maritim nasional sekaligus mendukung rencana penguatan armada.
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) Qatar Barzan Holdings menyebut keamanan maritim menjadi salah satu area utama bagi Qatar dan Indonesia untuk berkolaborasi.
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menanggapi pengembangan ekonomi berbasis maritim di Riau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved