Belanja Pengadaan Pemda secara Digital Terus Meningkat

SEBANYAK 30 pemerintah provinsi (Pemprov) di Indonesia tercatat sudah menggunakan e-marketplace (lokapasar) business-to-business (B2B) Mbizmarket. Platform lokapasar yang mengakomodasi transaksi kebutuhan pengadaan barang dan jasa milik PT Brilliant Ecommerce Berjaya (BEB) itu ditargetkan dapat dimanfaatkan seluruh provinsi di Tanah Air pada akhir 2022.

“Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah kementerian dan 37 pemprov di Indonesia pada akhir 2022. Kami telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM seperti bimbingan teknis dan pelatihan  sehingga mereka bisa mendorong dan memasarkan berbagai  produk dalam negeri," ujar COO Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, dalam pernyataannya, Rabu (19/10).

Pemanfaatan Mbizmarket oleh pemprov diinisiasi oleh Provinsi Jawa Barat pada Januari 2020 melalui program Jabar Berdering (Jawa Barat Berbelanja Toko Daring). Disusul kemudian oleh Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur pada Oktober 2020, dan Jawa Tengah pada Februari 2021. Teranyar, Provinsi Bengkulu memanfaatkan platform Mbizmarket pada Agustus 2022.

Ryn Mulyanto mengatakan sejak Mbizmarket pertama kali dimanfaatkan oleh pemerintah daerah terjadi peningkatan secara eksponensial dalam ekosistem penyedia. Peningkatan penjual yang mendaftar hingga 3,5 kali lipat atau hampir 400%, jumlah transaksi meningkat 800%, dan jumlah produk yang tayang di platform Mbizmarket juga tercatat tumbuh secara organik dan sangat signifikan.

Menurut dia, peningkatan tren belanja pengadaan pemerintah daerah melalui lokapasar Mbizmarket salah satunya disebabkan karena Mbizmarket memiliki model bisnis yang sesuai dengan proses pengadaan pemerintah sehingga lebih diterima dan dipilih oleh provinsi-provinsi tersebut di atas dibanding lokapasar lainnya.

"Platform Mbizmarket mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital," terangnya.

Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran. Hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMK terkait dengan keterbatasan permodalan dan dalam memberikan harga terbaik.

"Selain bekerja sama dengan Investree menghadirkan fitur pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM dalam ekosistem Mbizmarket, kami juga menggandeng Nobu Bank untuk menyalurkan KUR bagi UMKM yang membutuhkan," imbuh Ryn.  

Di kesempatan lain, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali, I Ketut Adiarsa MH, menyambut dan mendukung eksistensi Mbizmarket sebagai pelopor platform pengadaan digital di Tanah Air yang mengadopsi kebutuhan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Kami berterima kasih atas dukungan Mbizmarket sehingga kami dapat melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan pemerintah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan, sehingga memudahkan kami dalam proses pengadaan pengadaan secara langsung," tuturnya di sela-sela kegiatan Indonesia Procurement Forum & Expo – IAPI 2022 di Denpasar, Bali, Rabu (19/10).   

"Bila dulu semuanya dilakukan secara manual, kini proses pengadaan telah mulai dilakukan secara digital. Kami terus mendorong agar pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemprov Bali dapat 100% digital, agar lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih cepat."

Kini, menurut dia,  di Bali, telah lebih dari 2.000 UMKM bergabung di Mbizmarket, dan dari waktu ke waktu terus bertambah.  Hal tersebut merupakan bentuk dukungan pemda bagi UMKM di Provinsi Bali untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. (RO/X-12)