Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sinergi dan kerja sama semua pihak untuk memperkokoh fondasi perekonomian nasional menjadi hal yang penting. Terlebih ekonomi global diprediksi akan mengalami resesi pada tahun depan.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Capital Market Summit & Expo secara daring, Kamis (13/10). "Kerja sama semua pihak, termasuk pasar modal membuat ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5% dalam tiga triwulan terakhir, dan di triwulan keempat (hingga akhir tahun) nanti diharapkan kita bisa mencapai target," ujar Airlangga.
Dia menambahkan, dalam tahun berjalan, pasar modal Indonesia masih memiliki kinerja yang relatif baik. Dari sisi return, misalnya, pasar modal dalam negeri masih berada di kisaran 5%. Lebih baik ketimbang pasar modal di Malaysia yang -11%, Shanghai -18%, bahkan S&P di AS -24%.
Selain itu, pasar saham nasional juga masih mencatatkan net inflow Rp70 triliun selama 9 bulan terakhir. Bahkan setidaknya 800 perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. "Ini capaian baik bagi otoritas dan modal perekonomian nasional ke depan," kata Airlangga.
Capaian apik dari pasar modal itu dinilai dapat membantu penguatan perekonomian nasional di tengah ancaman memburuknya perekonomian global yang diprediksi kian suram tahun depan.
Merujuk laporan Dana Moneter International atau International Monetary Fund (IMF), ekonomi dunia diperkirakan hanya akan tumbuh 2,7%, lebih rendah dari prakiraan pertumbuhan tahun ini di level 3,2%.
Melambatnya ekonomi dunia itu didorong oleh dampak pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya usai, meningginya ketegangan konflik Rusia-Ukraina, tantangan perubahan iklim, dan meningkatnya inflasi global.
Baca juga: Presiden: Ungkap Penyebab Industri Ritel Alami Penurunan
Dalam laporan itu, IMF juga memperkirakan inflasi pada tahun ini akan meningkat 0,5% menjadi 8,8%. Indikator biaya hidup itu diperkirakan akan menurun ke level 6,5% di 2023.
Memburuknya kondisi perekonomian dunia juga dikonfirmasi oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan 28 negara telah masuk antrean untuk mendapatkan bantuan dari lembaga pemberi pinjaman itu. Jumlah itu, kata Airlangga, jauh lebih banyak ketimbang krisis keuangan yang sempat menimpa Asia.
"Jadi kita harus berhati-hati, saat ini kita menghadapi the perfect storm. Lebih dari 55 negara ekonominya melambat, bahkan kontraksi," kata dia.
Airlangga memastikan pemerintah akan berupaya untuk menavigasi perekonomian nasional ke arah pertumbuhan yang kuat. Itu sedianya mulai dilakukan melalui penebalan bantalan sosial untuk mengantisipasi dampak buruk dari penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) awal bulan lalu.
Selain itu, pengambil kebijakan juga akan terus mengoptimalisasi seluruh instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Di jangka panjang pemerintah terus berkomitmen agar ekonomi inklusif terus berjalan dan implementasi UU Cipta Kerja," kata Airlangga.
"Itu dengan beberapa sektor antara lain percepatan digitalisasi, pemberantasan kemiskinan ekstrem, optimalisasi LPI/INA yang tentunya sebagian besar akan berinvestasi berbasis kepada pasar modal," pungkas dia. (OL-4)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan negosiasi tarif lanjutan dengan AS.
pemerintah Indonesia sedang melanjutkan negosiasi untuk komoditas Indonesia yang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi/ tidak tersedia di Amerika Serikat (AS)
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved