Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan secara tegas akan menghentikan impor aspal. Keputusan tersebut ia sampaikan setelah melihat kondisi sentra produsen aspal terbesar di Indonesia, yaitu Buton di Sulawesi Tenggara, yang masih memiliki potensi luar biasa.
Jokowi menyebut kandungan aspal alami yang bisa diolah dari Buton mencapai 662 juta ton. Ironisnya, saat ini, Indonesia justru menjadi salah satu importir aspal terbesar di dunia dengan permintaan mencapai 5 juta ton per tahun.
"Ini ada potensi besar di Sulawesi Tenggara yaitu aspal, tambang aspal di Buton. Poblemnya adalah kita ini malah impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Di sini produksi malah tidak dijalankan. Impor terus," ujar Jokowi saat meninjau pabrik aspal di PT Wika Bitumen, Buton, Selasa (27/9).
Kepala negara mengatakan selama ini aspal alami yang dikeruk dari Buton kerap diekspor secara mentah. Tidak ada kegiatan industri hilir yang berjalan untuk mengolah mineral tersebut menjadi produk siap pakai.
“Oleh karena itu kemarin saya bicara dengan menteri. Hari ini kita lihat lapangan dan lewat kajian kita harapkan ada industrial down streaming di sini, ada hilirisasi di sini. Pabrik-pabrik dan industri semua harus jalan, tidak hanya mengambil raw material saja sehingga tidak ada nilai tambah. Tidak boleh. Stop!” tegas Jokowi.
Baca juga: Badai Krisis Ekonomi Menanti, Kadin Khawatir Investasi Asing Terganggu
Penghentian impor aspal akan dilakukan secara bertahap dan ditutup sepenuhya pada 2024 mendatang. "Tadi sudah kita putuskan dua tahun lagi tidak ada impor aspal,” sambung mantan Wali Kota Surakarta itu.
Presiden pun meminta jajarannya untuk mendampingi penguatan industri hilir aspal di kawasan sentra tersebut. BUMN, swasta bahkan asing dipersilakan masuk untuk bekerja sama, dengan catatan, pemerintah kabupaten setempat tetap memegang kendali utama.
Langkah itu diambil agar masyarakat mendapatkan manfaat yang besar dan Buton dapat hidup kembali sebagai industri penghasil aspal.
“Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. Silakan BUMN dan swasta join. Asing juga silakan tetapi kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton,” ucapnya.
"Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, pajak karyawan semuanya ada di sini. Sehingga kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal, bukan tambang." (OL-4)
LANGKAH Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mendorong pemakaian aspal Buton secara nasional mendapat respons positif.
Pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) seluruh Indonesia dijadwalkan berkunjung ke Sulawesi Tenggara (Sultra) membahas pemanfaatan aspal Buton secara nasional.
Kemenperin terus memacu investasi pengelolahan aspal, silika, dan ilmenit, yang salah satunya dengan menyusun peta jalan hilirisasi aspal Buton
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini sudah ada beberapa investor yang berminat untuk mendongkrak produksi aspal Indonesia.
GUBERNUR Jateng Ganjar Pranowo melalui Sekda Jateng Sumarno menginstruksikan seluruh kepala daerah se-Jateng menggunakan aspal buton.
"Kita ini impor kira-kira lima juta ton per tahun. Kita punya raw material tapi malah impor. Ini apa-apaan? Kesalahan-kesalahan seperti ini harus dihentikan,"
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved