Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
HAL yang perlu diperhatikan setelah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ialah dampaknya pada perekonomian. Pasalnya, besar kemungkinan pengetatan kebijakan moneter dapat menjadi disinsentif bagi perekonomian.
Itu karena di saat yang sama pemerintah selaku otoritas fiskal juga secara bertahap menarik stimulus kepada dunia usaha. Hasilnya, biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha akan menjadi lebih tinggi dan mendorong menurunnya permintaan.
"Seharusnya pemerintah lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi sehingga efek inflasinya tetap bisa terjaga," kata Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani melalui keterangannya, Jumat (23/9).
Hal tersebut dapat dilakukan melalui, misalnya, kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha yang kembali diperpanjang untuk bisa mengendalikan inflasi. Dengan pola pembiayaan yang lebih terukur dan managable, dunia usaha akan mempunyai fleksibilitas.
Ajib menambahkan, stimulus dari pemerintah tetap diperlukan lantaran kebijakan moneter yang ketat berpotensi mengeringkan likuiditas. Akibatnya, penurunan daya beli bakal terjadi dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Meski pemerintah telah menambah bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun langkah tersebut hanya bersifat sementara dan jangka pendek.
Karenanya, pemerintah, kata Ajib, harus bisa memitigasi dua kemungkinan yang bakal terjadi pascapenaikan suku bunga acuan BI. "Yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi dan inflasi yang tetap merangkak naik," tuturnya.
"Yang bahaya adalah ketika inflasi terjadi di atas pertumbuhan ekonomi. Karena ketika kondisi tingkat inflasi di atas pertumbuhan ekonomi terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat akan turun dan ter-korban-kan," pungkas Ajib. (OL-13)
Baca Juga: Sikapi The Fed, BI Perlu Naikkan Lagi Tingkat Suku Bunga Acuan
Bank Indonesia dorong digitalisasi pembayaran lintas batas via CBDC & LCS untuk kurangi ketergantungan dolar. Simak analisis peluang dan tantangannya di sini.
Nilai tukar rupiah melemah ke 16.892 per dolar AS dipicu eskalasi konflik Iran dan revisi outlook Fitch Ratings terhadap Indonesia menjadi negatif.
Di tengah meningkatnya ketegangan konflik Timur Tengah, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus memantau dinamika pasar keuangan secara cermat dan merespons secara tepat guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah konflik Timur Tengah.
ESKALASI konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat ke Iran memicu sentimen risk off di pasar keuangan global.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut risiko serangan AS ke Iran tidak hanya berasal dari sentimen pasar tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global.
Dengan tarif 0%, risiko kontraksi permintaan akibat kenaikan biaya dapat ditekan sehingga utilisasi kapasitas produksi dan perencanaan investasi menjadi lebih terjaga.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut tantangan pertumbuhan ekonomi muncul dari sisi global maupun domestik.
ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung penguatan konsumsi domestik dan stabilitas ekonomi nasional melalui pelaksanaan program Friday Mubarak 2026.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan 22 pengusaha besar anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (11/2) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved