HAL yang perlu diperhatikan setelah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ialah dampaknya pada perekonomian. Pasalnya, besar kemungkinan pengetatan kebijakan moneter dapat menjadi disinsentif bagi perekonomian.
Itu karena di saat yang sama pemerintah selaku otoritas fiskal juga secara bertahap menarik stimulus kepada dunia usaha. Hasilnya, biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha akan menjadi lebih tinggi dan mendorong menurunnya permintaan.
"Seharusnya pemerintah lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi sehingga efek inflasinya tetap bisa terjaga," kata Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani melalui keterangannya, Jumat (23/9).
Hal tersebut dapat dilakukan melalui, misalnya, kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha yang kembali diperpanjang untuk bisa mengendalikan inflasi. Dengan pola pembiayaan yang lebih terukur dan managable, dunia usaha akan mempunyai fleksibilitas.
Ajib menambahkan, stimulus dari pemerintah tetap diperlukan lantaran kebijakan moneter yang ketat berpotensi mengeringkan likuiditas. Akibatnya, penurunan daya beli bakal terjadi dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Meski pemerintah telah menambah bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun langkah tersebut hanya bersifat sementara dan jangka pendek.
Karenanya, pemerintah, kata Ajib, harus bisa memitigasi dua kemungkinan yang bakal terjadi pascapenaikan suku bunga acuan BI. "Yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi dan inflasi yang tetap merangkak naik," tuturnya.
"Yang bahaya adalah ketika inflasi terjadi di atas pertumbuhan ekonomi. Karena ketika kondisi tingkat inflasi di atas pertumbuhan ekonomi terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat akan turun dan ter-korban-kan," pungkas Ajib. (OL-13)
Baca Juga: Sikapi The Fed, BI Perlu Naikkan Lagi Tingkat Suku Bunga Acuan
