Dapat Pinjaman dari IFC, Bank KB Bukopin Fokus Tiga Sektor

MENGUSUNG tema “The First Social Bond For Private Sector Bank in Indonesia” PT Bank KB Bukopin Tbk dan International Finance Corporation (IFC) World Bank menyelenggarakan Event Agreement Signing Ceremony di Ballroom The Langham, Jakarta. 

Event tersebut menjadi salah satu rangkaian acara simbolis perjanjian kerja sama antara Bank KB Bukopin dan IFC dalam transaksi pinjaman luar negeri senilai USD 300 juta atau IDR 4,41 trilun dari IFC.

Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia.

Obligasi sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari covid-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Terkait kerja sama Bank KB Bukopin dan IFC, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,“Pemerintah mendukung kerja sama yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial ini, untuk membuka potensi investasi di Indonesia."

Baca juga: VCM dan KB Bukopin Wujudkan Solusi Investasi Keuangan Bagi Nasabah

"Kerja sama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan pers tertulis, Selasa (20/9).  

Setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC, Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah.

Dalam keterangannya, Bank KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit ke tiga sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca covid-19.

Adapun tiga sektor tersebut adalah sebagai berikut, pertama, sektor ritel: pembiayaan rumah terjangkau. Kedua, sektor UKM: usaha mikro, kecil dan menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita.

Ketiga. sektor komersial: kesehatan, pendidikan (di luar pendidikan K-12), infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi  yang hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan.

Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin mengungkapkan telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kemenkeu, Deni Ridwan, mengatakan,"Kami mencatat bahwa penerbitan social bond oleh KB Bukopin ini adalah yang pertama bagi bank swasta di Indoensia."

"Pemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan oleh KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan social ekonomi akibat pandemic Covid-19," jelasnya.

"Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting disini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat pada program ini, sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrument obligasi.” jelas Deni.

Mewakili MenkoMaritim dan Investasi, Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto mengatakan “Penerbitan obligasi sosial menjadi langkah yang baik untuk private sector bank di Indonesia."

"Saya kira ini adalah salah suatu langkah yang penting dalam recovery ekonomi Indonesia. Jadi saya kira momentum ini yang harus kita jaga ke depannya," kata Septian.

Sedangkan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM, Riyatno menyampaikan,“Dengan social bond, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa lebih masif."

"Upaya ini akan berdampak kolektif bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selamat dan sukses untuk Bukopin dan IFC atas upaya kolektif. Harapannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan negara," jelasnya. (RO/OL-09)