Peraturan Uni Eropa Soal Deforestasi Bisa Untungkan Petani Sawit di Indonesia

PEARTURAN Uni Eropa (UE) tentang produk dan komoditas terkait deforestasi sudah dirilis pada tanggal 13 September 2022.

Sebelum ditetapan menjadi peraturan, telah dilakukan pemungutan suara oleh Parlemen Uni Eropa (baca:https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40140/climate-change-new-rules-for-companies-to-help-limit-global-deforestation).

Peraturan ini menunjukkan bahwa komunitas Eropa peduli bahwa mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan dan pelanggaran hak asasi manusia di mana pun di dunia.

Peraturan baru ini tidak saja berlaku di dalam Uni Eropa saja namun termasuk negara-negara pemasok di luar EU. 

Terkait dengan pemungutan suara dari parlemen atas peraturan Uni Eropa (UE) tentang produk dan komoditas terkait deforestasi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai, peraturan ini bisa menjadi peluang besar bagi jutaan petani kelapa sawit Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari pasar UE dengan menyediakan produk kelapa sawit tanpa deforestasi dan dapat ditelusuri khususnya yang di kelola oleh petani sawit.

SPKS juga mendukung kepemimpinan Parlemen UE dan masyarakat Eropa dalam mengambil tanggung jawab atas deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh komoditas baik yang diimpor maupun diproduksi di UE.

Baca juga: Harga Sawit Riau Sepekan Kedepan Turun 1,11 persen

Sekretaris Jendral (Sekjen) SPKS Mansuetus Darto mengatakan untuk memanfaatkan momentum dan keuntungan dari peraturan ini.

“Petani kelapa sawit Indonesia perlu dukungan dan bantuan dari pemerintah dan parlemen UE, Pemerintah Indonesia serta perusahan dan pembeli minyak sawit, dalam upaya memenuhi persyaratan yang diminta seperti menerapkan ketertelusuran dan tidak ada praktik deforestasi,” jelas Darto, Senin (19/9). 

Ia mencontohkan, petani sawit di bawah anggota SPKS telah mampu untuk membangun data ketelusuran secara by name, by address, by spatial ini juga sejalan dengan yang sementara dilakukan Kementerian Pertanian dalam membangun data petani sawit melalui kebijakan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya). Petani sawit anggota SPKS di Kalimantan juga sedang menerapkan Pendekatan Stok Karbon Tinggi.  

Mansuetus Darto berharap agar peraturan terbaru dari EU ini dapat memastikan ketahanan jangka panjang mata pencaharian petani sawit Indonesia dengan pemberian insentif kepada petani.

“Untuk memastikan petani kecil adalah mitra yang adil di pasar UE, SPKS menginginkan perusahaan yang mengimpor minyak sawit menjamin dan berkomitmen untuk menerapkan 30% dari rantai pasokan berasal dari petani swadaya,” lanjut Darto.

SPKS berharap, issu petani kelapa sawit tidak dipolitisasi untuk kepentingan sektor swasta yang masih erat dengan praktek ilegal. Strategi defensif yang sering dilakukan hanya untuk melindungi dan memelihara kepentingan-kepentingan tertentu.

Sebab, lobi-lobi perdagangan minyak sawit yang sering dilakukan industri selama ini selalu bertentangan dengan kepentingan petani agar memiliki akses yang sama terhadap pasar. 

“Kami yakin, dengan proses ketelusuran (traceability), kami dapat ikut berkontribusi dalam perbaikan tata kelola sawit rakyat di Indonesia,” tutup Darto. (RO/OL-09)