4,1 Juta Pekerja Terima Bantuan Subsidi Upah

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pekerja ataupun buruh setelah harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik. Pada tahap pertama, ia mengatakan sebanyak 4.112.052 pekerja mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan langsung.

"Sebagaimana arahan bapak presiden untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh maka ada bantuan subsidi upah," ucap Ida saat rapat bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/9).

Data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan, data awal pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan yang berhak menerima bantuan ada sekitar 16 juta. Namun, setelah data tersebut dipadankan, tersisa 14.639.675 pekerja. Ida menjelaskan ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat subsidi upah yakni warga negara Indonesia, aktif menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per Juli 2022, berpendapatan maksimal Rp3,5 juta per bulan atau seusai upah minimum provinsi.

"Misalnya di DKI Jakarta, upah minumum regional Rp4,7 juta, berhak mendapatkan bantuan karena selain batas atasnya Rp3,5 juta juga senilai upah minimum provinsi," papar Ida.

Bantuan subsidi upah, sambungnya, berlaku secara nasional. Adapun prioritas penerima bantuan yakni pekerja atau buruh yang belum menerima kartu prakerja, bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) atau bantuan presiden untuk usaha mikro. Oleh karena itu, Ida mengatakan data-data pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta perlu dipadankan terlebih dahulu agar pemberian bantuan tidak tumpang tindih.

Baca juga: QRIS Makin Dorong Adopsi Transaksi Nontunai di Indonesia

"Program ini kami kecualikan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/ Polri. Kami padankan dengan Badan Kepegawaian Negara," ucapnya.

Berdasarkan hasil skrining data dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4.361.792 pekerja dinyatakan lolos menerima bantuan. Namun, imbuh Ida, masih ada verifikasi dan validasi perbankan dan pekerja yang tidak lolos berjumlah 249.740.

"Rata-rata mereka tidak bisa disalurkan pada tahap pertama karena mereka tidak memiliki nomor rekening atau nomor rekeningnya salah input. Kami masih punya waktu untum memperbaikinya. Ada dua pilihannya dibukakan rekening atau kami salurkan melalui PT Pos," ucapnya. (OL-4)