ENERGI terbarukan selayaknya menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola dan pemanfaatannya. Hal tersebut menjadi perhatian Akademisi Prodi Geografi Unisma, Rasminto, pada diskusi publik Yayasan WCDS bertajuk pengembangan energi terbarukan dalam pelayanan publik sektor kelistrikan di Banjarmasin (Rabu, 14/9).
"Indonesia memiliki potensi sumber energi non fosil yang melimpah namun belum dikelola dengan baik," kata Rasminto yang juga Ketua DPP KNPI, di Banjarmasin, Rabu (14/9).
Menurut Rasminto alumnus doktoral pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup Universitas Negeri Jakarta, menjelaskan, dampak negatif dari penggunaan energi fosil. "Ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Hal ini menjadi tantangan berat bagi Indonesia," ungkap Rasminto.
Karena itulah, pihaknya mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RUU Energi Terbarukan (EBT). "Urgensi UU EBT sangat mendesak bagi Indonesia agar dapat menjadi payung dalam perbaikan tata kelola dan komitmen pengembangan EBT semakin baik," ujar Rasminto. Sebab, lanjutnya, sangat jelas energi fosil kita pasti akan habis, masa kita tinggal diam tidak mau mengembangkan EBT yang sangat potensial sekali potensinya," ujar Rasminto.
Manajer Pembangkitan PT PLN UIW Kalselteng, Yekti Kurniawan, mengatakan, program terdekat pihaknya menargetkan pencapaian akan diraih PLN dalam rangka transisi menuju Net Zero Emissions. Program dituntut yakni mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025.
"Dalam upaya untuk mencapai bauran energi tersebut, PLN mengambil strategi dengan mengupayakan keberhasilan COD pembangkit-pembangkit EBT dengan percepatan izin, eksplorasi dan pembebasan lahan untuk memenuhi program dedieselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS", jelas Yekti, sambil memaparkan strategi transisi energi lebih lanjut.
"Strategi selanjutnya dengan pembangunan PLTS dan PLTB; implementasi Program Co-firing bio massa; merencanakan penggantian beberapa pembangkit baseload dari PLTU dengan pembangkit EBT; dan merencanakan retirement beberapa PLTU mulai tahun 2030," jelas Yekti.
Sementara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kisworo Dwi Cahyono, berharap pelayanan energi berazaskan berkeadilan dan berkelanjutan.
"Masyarakat sangat mengharapkan pelayanan energi dapat berazaskan berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga hak-hak rakyat tidak direnggut oleh kepentingan sesaat," ungkap Kisworo.
Acara diskusi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Sahli bidang Masyarakat dan SDM, Husnul Khotimah, dan hadir sebagai pembicara kunci Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, dan narasumber lainnya antara lain Dosen Geografi UNISMA, Rasminto, Plt Kabid Kelistrikan Dinas ESDM, Sutikno, dan Kepala KU V Ombudsman RI, Irma Syarifah. (OL-13)
Baca Juga: DEM Indonesia Desak Alihkan Subsidi BBM untuk Energi Baru ...
