Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat penanganan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang menjadi penopang perekonomian nasional guna menghadapi tantangan global. Terbukti di saat pandemi Covid-19, industri sawit tetap berjaya padahal semua sektor mengalami penurunan.
Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, mengatakan salah satu bentuk komitmen memajukan budidaya hingga industri kelapa sawit adalah merubah nomenklatur Direktorat Jenderal Perkebunan dengan membuat Direktorat Sawit yang secara khusus menangani sawit.
Selama ini sawit hanya ditangani oleh Koordinator atau setingkat Kasubdit sehingga penangganannya kurang maksimal.
“Pada hari ketiga diberi amanah menjadi Dirjen Perkebunan, upaya pertama yang kami lakukan adalah bagaimana merubah nomenklatur membentuk Direktorat Sawit. Adanya Direktorat Sawit agar penanganan masalah sawit lebih fokus dan maksimal,” kata Andi Nur Alamsyah pada pembukaan ‘Pelatihan Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)’ yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB) bersama PT Musim Mas Group, Selasa 13/9/2022.
Ia menambahkan sawit merupakan komoditas strategis dalam perekonomian bangsa Indonesia.
Mengacu data BPS, hingga semester 1 tahun 2022 mendorong pertumbuhan PDB pertanian Indonesia tumbuh 2,95% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang terjadi kontraksi ekonomi nasional sebesar 0,74%, dan penyumbang PDB Pertanian 80%.
Baca juga: Mentan SYL Dorong Para Ahli Perkuat Keamanan Pangan Nasional
“Komoditas sawit menjadi salah satu penyumbang angka positif pada pertanian tahun 2020, sawit ini sebenarnya sebuah komoditas yang luar biasa, 80 persen PDB kita dari sawit. Untuk itu, sawit harus kelola dengan baik, meski subsidi pupuk sudah tidak ada lagi,” kata Nur Alam.
Lebih lanjur Nur Alam menyebutkan salah satu tujuan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia adalah untuk memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan.
Untuk menunjang implementasi Permentan tersebut, diterbitkan keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 349/kpts/12/2020 tanggal 5 Desember 2020 tentang lembaga pelatihan ISPO, di mana hingga saat ini ada 7 lembaga pelatihan yang telah diakui.
"Dari data yang ada, jumlah peserta refreshment auditor ISPO sampai angkatan 26, berjumlah 718 orang dan pelatihan auditor ISPO reguler sampai angkatan 23 berjumlah 517 orang. Sehingga total sudah ada 1235 orang auditor ISPO sejak Permentan Nomor 38 tahun 2020 diterbitkan," ucapnya.
Lembaga Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan
Andi Nur Alam Syah meminta secara khusus agar PT SIB menjadi pioner dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan. Dengan mencetak auditor-auditor yang berintegritas, profesional dan independen.
“Kami berharap segera ada Lembaga Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan. Kuncinya adalah memiliki integritas. Tanpa integritas bagaimana bisa mendorong kemajuan perkebunan sawit dengan memperbaiki tata kelola yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pembina PT SIB, Achmad Mangga Barani mengatakan PT SIB merupakan Lembaga Pelatihan Perkebunan yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 69/Kpts/OT.050/2/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Lembaga Pelatihan Penyelenggaran Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).
Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan No. 172/KB.410/E.6/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Tindak Lanjut Sosialisasi Kebijakan Transisi Lembaga Sertifikasi ISPO.
"Pelatihan auditor ISPO kali ini bekerja sama dengan PT Musim Mas Group dengan tujuan meningkatkan kemampuan auditor internal perusahaan untuk lebih memahami berbagai aturan baru yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Atau biasa dikenal dengan Perpres ISPO Baru," sebutnya.
Mangga Barani menjelaskan ISPO baru bertujuan untuk meningkatkan keberterimaan pasar atau daya saing produk sawit Indonesia di tingkat Internasional dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam tahun 2022 (per September 2022) PT SIB telah melaksanakan berbagai Pelatihan Seperti: Penyegaran dan Auditor ISPO, Pelatihan Rantai Pasok, Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO dan Sistem Kendali Internal Bagi Pekebun, Pelatihan GAP dan Pelatihan Peningkatan SDM Kelapa Sawit Pekebun yang jumlahnya sudah mencapai 377 orang.
“Kepercayaan dan kerjasama ini diberikan oleh GAPKI. Perkebunan Besar Negara dan Swasta, UNDP dan BPDP-KS,” terangnya. (RO/OL-09)
Pada 2025 (angka sementara) produksi kakao berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved