Pengalihan Subsidi BBM Untuk Ciptakan Keadilan Penggunaan Subsidi dan Lindungi Kelompok Rentan

PEMERINTAH secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 3 September lalu. Pemerintah akan mengalihkan subsidi bahan bakar menjadi bantuan tepat sasaran. Kenaikan harga itu akibat pembengkakan subsidi pada tahun ini.

Presiden Joko Widodo menegaskan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah pilihan terakhir pemerintah. Subsidi bahan bakar akan dialihkan untuk bantuan tepat sasaran.

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mengatakan, kondisi geopolitik dunia berdampak pada ancaman pangan dan energi serta mengerek harga komoditas. 

“Pemerintah mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada ancaman pangan dan energi melalui pengalihan subsidi BBM. Dengan APBN yang sehat dan kuat, pemerintah memiliki ruang untuk melindungi kelompok terbawah," kata Budi dalam keterangannya.

Intelijen ekonomi BIN memprediksi situasi global masih belum akan pulih dalam waktu dekat. 

“Melalui bantalan sosial yang disiapkan pemerintah, kelompok terbawah masyarakat akan terlindungi dari gejolak harga pangan dan energi dunia yang fluktuatif," imbuh Budi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui subsidi komoditas seperti BBM paling banyak dinikmati kelompok pemilik kendaraan. Anggaran subsidi membengkak seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. Menurut dia, dengan patokan harga minyak US$95-US$100 per barel jumlah subsidi BBM dan listrik yang harus disediakan negara sebesar Rp647 triliun atau Rp653 triliun.

Menurut dia, untuk menciptakan keadilan subsidi ratusan triliun rupiah tersebut lebih diberikan kepada kelompok ekonomi terbawah di Indonesia. Saat ini tercatat sebanyak 20,67 juta jiwa berada dalam kelompok miskin dan 16 juta pekerja berpendapatan rendah atau di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

Baca juga : Indonesia Pertimbangkan Beli Minyak dari Rusia

“Jumlah ini mendekati 50 persen masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah," ujarnya.

Pemerintah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial. Sri Mulyani mengatakan ada tiga jenis bantuan yang diberikan. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Ketiga, bantuan pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun. Bantuan ini untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kebijakan menaikan harga BBM sebagai bentuk keadilan subsidi untuk rakyat.

Yaqut yang juga Menteri Agama mengatakan selama ini 70 persen subsidi BBM dinikmati kelompok menengah atas. Sekarang, lanjut dia, pos subsidi tersebut dialihkan kepada kalangan masyarakat bawah. (RO/OL-7)