Jokowi: Penguatan Industri Hilir Perkukuh Ekonomi Nasional

KEBIJAKAN penguatan industri hilir terbukti membuat perekonomian nasional berdiri semakin kukuh. Pun, keputusan pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel secara mentah kini sudah membuahkan hasil.

Tujuh tahun silam, yakni pada 2015, ekspor nikel yang didominasi bahan mentah hanya memberi nilai US$1,1 miliar. Pada tahun lalu, ketika penjualan diwajibkan dalam bentuk jadi atau setengah jadi, nilai yang diraup meningkat 19 kali lipat, yaitu US$20,9 miliar.

Perbaikan nilai ekspor tentu berimplikasi pada neraca perdagangan. Diketahui pada 2014, neraca dagang Indonesia terhadap Tiongkok defisit hingga US$13 miliar. Lalu pada tahun lalu, defisit masih terjadi, namun angkanya bisa ditekan sampai US$2,4 miliar.

Baca juga: Neraca Perdagangan RI Surplus Selama 27 Bulan

"Tahun ini, saya pastikan sudah surplus dengan Tiongkok. Saya pastikan itu, karena kita sudah tidak lagi ekspor mentahan," ujar Presiden Joko Widodo dalam Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (7/9).

Tidak hanya dengan Negeri Tirai Bambu, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami pertumbuhan terhadap Amerika Serikat (AS). Pada 2012, Indonesia menikmati surplus sebesar US$3,3 miliar. Sembilan tahun berselang, ekses tercatat mencapai US$14,4 miliar.

"Tapi dengan AS ini jangan sering disampaikan. Bisa-bisa nanti dicabut fasilitas GSP kita. Jangan didiskusikan," pungkas Jokowi, sapaan akrabnya.

Baca juga: Inflasi Naik Akibat Gangguan Suplai

Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dalam 27 bulan terakhir, "Hal ini yang kadang kita tidak lihat detil, kenapa kita surplus," imbuhnya.

Hasil baik yang diraih saat ini tentu bukan tanpa hambatan. Pada awal penutupan ekspor nikel mentah, Indonesia kerap digugat sejumlah negara konsumen ke WTO. Pengusaha tambang di Tanah Air, terutama berstatus investor asing, juga setengah hati membangun pabrik pengolahan.

"Kelihatan awalnya kita gagal di WTO. Tidak apa-apa. Yang penting industrinya sudah jadi dulu. Kita perbaiki tata kelolanya," tutup Kepala Negara.(OL-11)