Presiden Ingin Produk UMKM dan Koperasi Masuk E-Katalog

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar produk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi dapat masuk ke katalog elektronik (E-katalog) lokal maupun nasional.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Kepala Negara ingin belanja daerah untuk produk dalam negeri meningkat. 

"Kita ingin meningkatkan kualitas belanja, supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan APBD ke APBD. Lalu, ada pemihakan produk dalam negeri," ujar Suharso seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (24/8).

Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Optimalisasi APBD agar Inflasi Terkendali

Menurutnya, produk dalam negeri yang masuk e-katalog sudah meningkat. Sebelumnya, hanya ada 50 ribu produk lokal di dalam e-katalog. Saat ini, jumlahnya mencapai 600 ribu produk, dengan target tahun ini mencapai 1 juta produk dan tahun depan 2 juta produk. 

Diharapkan, e-katalog yang dibuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berfungsi sebagai lokapasar (market place), yang memuat produk asli Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.

"Arahan Presiden, jangan sampai dalam rangka pengadaan ini, pelaku usaha UMKM dan koperasi tertinggal. Yang menang kemudian perusahaan besar. Akan dibuat diferensiasi, agar terjadi distribusi dengan baik," imbuh Suharso.

Selain itu, lanjut dia, Kepala Negara juga menginginkan pembelian produk dalam negeri di tingkat lokal. Serta, mendorong adanya e-katalog lokal. Dengan demikian, pengusaha UMKM dan mikro dapat memasarkan produk mereka. Pun, belanja pemerintah daerah terhadap produk dalam negeri juga meningkat.

"Kita harapkan produk Indonesia menjadi tuan di dalam negeri. Kualitas belanja APBD semakin meningkat, menggerakkan industri dalam negeri, utamanya UMKM dan koperasi," pungkasnya.

Baca juga: Presiden Kembali Soroti Lambatnya Kinerja Pemda Serap APBD

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menambahkan bahwa pihaknya akan memotong mata rantai panjang dari proses tayang produk menjadi lebih sederhana. Dia mengungkapkan ada 708.085 produk di toko daring dan 303 ribu pedagang, serta pengusaha mikro sebanyak 10.861.

"Intinya Presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-katalog berbelit-belit. Tidak boleh lagi sulit untuk diakses. Supaya, tidak hanya pengusaha besar saja. Beliau memerintahkan e katalog lokal harus hidup," kata Azwar.

Persyaratan produk lokal masuk dalam e-katalog juga diusahakan lebih mudah. Sehingga, kabupaten/kota bisa memasarkan produk mereka di katalog lokal. LKPP bersama Kementerian Keuangan, serta Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah mengintegrasikan solusi agar pemerintah daerah bisa memberi produk lokal di e-katalog.(OL-11)