Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SETELAH 17 bulan berturut-turut menahan tingkat suku bunga acuan di level 3,5%, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Itu merupakan hasil yang disepakati dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 22-23 Agustus 2022.
"Keputusan kenaikan suku bunga sebagai langkah pre-emptive dan forward looking. Untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi, akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (23/8).
Penaikan suku bunga juga dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Hal itu sejalan dengan nilai fundamentalnya, dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Apalagi, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat.
Baca juga: Presiden Dorong Pengusaha Masuk Industri Hilir Pertambangan
Lebih lanjut, Perry menekankan bahwa berbagai respons dan kebijakan untuk memperkuat pemulihan akan terus dilakukan melalui bauran kebijakan Bank Sentral. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy).
Kemudian, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) tercatat sangat tinggi mencapai 11,47% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan. Sedangkan, inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administered prices) juga meningkat menjadi 6,51% (yoy), yang sejalan kenaikan angkutan udara dan harga BBM nonsubsidi.
Baca juga: Sri Mulyani: Dana Desa Beri Dampak pada Kemajuan Desa
Sementara itu, inflasi inti masih relatif rendah sebesar 2,86% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi. "Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat. Didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, serta kesenjangan pasokan," pungkasnya.
"Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diprakirakan berisiko meningkat, akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile food. Serta, semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan," tambah Perry.
Berbagai perkembangan tersebut diprakirakan mendorong inflasi pada 2022 dan 2023, yang berisiko melebihi batas atas sasaran 3% plus minus 1%. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, beserta Bank Sentral untuk sejumlah langkah pengendalian.(OL-11)
The Fed mempertahankan suku bunga dengan kisaran 4,25%-4,5%, meski ada tekanan dari Presiden AS Donald Trump.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
Fixed Income Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Karinska Salsabila Priyatno menilai ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat sangat terbatas.
KETIDAKPASTIAN arah kebijakan moneter Amerika Serikat kembali menjadi perhatian setelah desakan terbuka Presiden Donald Trump agar Federal Reserve memangkas suku bunga acuan.
BTN mempertegas posisinya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan nasional dengan menggelar Akad Kredit Massal KPR Non-Subsidi secara serentak di lima kota besar
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved