Indonesia Diharapkan jadi Produsen, Bukan Hanya Pasar Kendaraan Listrik

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia kata dia bukan cuma pangsa pasar kendaraan listrik (EV) yang besar, namun juga tempat manufaktur kendaraan listrik.

Staf Khusus Menteri ESDM Republik Indonesia, Agus Tjahjana sepakat dengan pernyataan Airlangga. Apalagi, trend otomotif dunia mulai beralih ke kendaraan listrik, yang dipercaya akan membawa keuntungan bagi Indonesia.

“Kalau kita lihat dari pasar kita, yang ada sekarang, di ASEAN  ini kita paling besar, bahakan dibandingkan thailand, kita besar, masak kita hanya konsumen. Kita harus tempatkan diri kita harus menjadi produsen dong,” ujar Agus.

Apalagi, lanjut Agus, Indonesia merupakan penghasil nikel nomor 1 di dunia. Ini bisa menjadi modal Indonesia bersaing sebagai pemain utama di kendaraan listrik.

“Mobil listrik dalam perkembangan ya menuju penggunaan batre berbasis nikel kobalt dan mangan, NCM kita tahu bahwa nikel kita adalah yang jumlahnya sangat memadai di indonesia, nomor satu di dunia. Pasar dalam negeri besar dan akan memerlukan baterai, baterai base nickel,” jelas Agus.

Namun dalam masa transisi, Agus mengatakan Indonesia masih perlu berbenah untuk siap memproduksi maupun menggunakan mobil listrik. “Begini, kalau mau ditanya sudah siap, masih belum, masih belum lengkap, perlu waktu dan ini kan perubahan teknologi harus ada percepatan di berbagai area,” ujar Agus.

Misalnya, tentang infrastruktur, charging station, maupun harga dan desain mobil yang belum kompetitif.

Baca juga: Banggar DPR Minta Pemerintah Percepat Reformasi Subsidi Energi

Sebelumnya, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menerima ratusan kendaraan listrik yang akan digunakan pada KTT G-20. Ini menunjukkan komitmen Presidensi Indonesia dalam menjadi lead by example untuk isu transisi energi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Dengan berbagai kebijakan yang telah diberikan tersebut, Menko Airlangga berharap agar utilitas EV dapat meningkat di kalangan masyarakat sehingga mampu memperkuat industri otomotif dalam negeri.

“Dengan fasilitas Pemerintah, Pemerintah berharap EV dapat dijual di dalam negeri dengan harga yang kompetitif dan tentu bisa mendorong produksi EV di Indonesia,” tutup Menko Airlangga. (***)

Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah kunci untuk perkembangan industri kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Airlangga diharapkan mampu menyelaraskan dan mengharmoniskan berbagai pihak dari kementrian ataupun BUMN untuk mempercepat akselerasi EV di Indonesia.

"Saya kira inilah peran dari Menko Perekonomian. Artinya kalau Menko bisa mengharmoniskan Kemenkeu, Kemen ESDM, PLN," terang Fahmy.

Menurutnya, keberadaan ekosistem EV akan bermanfaat bagi PLN yang tengah mengalami kelebihan pasokan listrik. Fahmy menilai PLN tidak akan keberatan membangun stasiun pengisian baterai, asalkan ada kepastian investasi.

"Bagi PLN, kalau ada kepastian bahwa investor akan masuk, maka saya yakin PLN akan mau membangun. Bagi PLN, ini kan juga mengatasi masalah over supply dari setrum yang dihasilkan. Tapi kalau tidak ada kepastian, PLN akan berhitung kerugian," tambahnya.

Menurutnya, komitmen pemerintah sudah ditunjukkan lewat pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor nikel dan mendorong hilirisasi. Nikel sangat penting bagi kendaraan listrik karena menjadi komponen utama dalam produksi baterai EV. Sayangnya, komitmen itu tidak didukung dengan kinerja pemerintah pada tingkat kementerian.

"Kalau melihat komitmen Jokowi dalam pengembangan mobil listrik Indonesia itu kan sangat kuat sekali. Saya melihat pada tataran kementerian itu tampaknya tidak mendukung secara penuh komitmen Jokowi," ujar Fahmy.

Fahmy mencontohkan insentif untuk industri EV banyak yang tidak terwujud. Padahal hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)/BEV Untuk Transportasi Jalan. Menurutnya ketika berbagai insentif bisa diberikan, maka harga EV akan bisa lebih murah sampai ke tangan konsumen. Sehingga akan memicu terciptanya ekosistem kendaraan listrik.

Oleh sebab itu, Fahmy mendorong komitmen Presiden Jokowi terkait EV juga dilaksanakan di tingkat kementerian. Dalam hal ini, Kemenko Perekonomian mendapati peran besar.

"Saya kira ujung tombaknya dari Kemenko Perekonomian untuk mengharmoniskan berbagai departemen untuk membuat komitmen, membuat road map. Dengan kepastian itu, secara simultan saya kira PLN juga bisa membangun infrastruktur tadi," tandasnya.(OL-4)