Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KRISIS batu bara di Tanah Air harus segera disikapi serius. Pemerintah sempat melarang ekspor batubara untuk beberapa saat.
Perlu diingatkan kembali bahwa Indonesia sudah memiliki Domestic Market Obligation (DMO) untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Demikian disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Selasa (9/8), di DPR, Jakarta.
"Seperti kita ketahui di awal bulan Agustus 2022, ada beberapa pemberitaan penting yang perlu perhatian bersama, salah satunya adalah potensi terjadinya krisis energi primer khususnya batu bara bagi ketenagalistrikan kita dan juga industri lain," kata Sugeng.
Bahkan, kata Sugeng, di awal tahun ini pemerintah sempat menyetop ekspor batu bara walau hanya sesaat.
Kini, Kementerian ESDM didesak untuk mengeluarkan kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan domestik energi primer tersebut.
Baca juga: Jamin Pasokan Domestik, BLU Batu Bara Didorong Segera Direalisasikan
Pada rapat kerja kali ini, Komisi VII DPR ingin mengetahui lebih jelas progres atas masalah energi batu bara. Diharapkan usai rapat ini realisasi atas masalah entitas batu bara bisa terselesaikan.
Di bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan Indonesia, menurut Sugeng, apa yang menjadi strategi dan kebijakan dari Kementrian ESDM dan PT PLN (Persero) dalam menjamin pemenuhan kebutuhan domestik energi primer ini sangatlah penting.
"Pada kesempatan ini pula Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Menteri ESDM terkait progres realisasi entitas khusus batu bara yang diharapkan menjadi solusi pemenuhan DMO, khususnya dalam menghadapi perbedaan harga global dan domestik yang sangat signifikan," papar politikus NasDem tersebut. (RO/OL-09)
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan produksi batu bara Indonesia pada 2026 dipangkas menjadi kisaran 600 juta ton.
PEMERINTAH akan melakukan audit lingkungan terhadap lebih dari 100 unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sebagai bagian dari evaluasi persetujuan lingkungan pascabencana.
Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mind ID, terus memperkuat transformasi digital di sektor pertambangan nasional melalui penerapan inisiatif smart mining.
PEMERINTAH membidik lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) berlokasi tak jauh dari PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Energi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah tengah mendorong optimalisasi migas, minerba.
Menurutnya, tren global menunjukkan bahwa sumber energi terbarukan seperti angin dan surya kini telah mendominasi pertumbuhan listrik di berbagai negara, termasuk Tiongkok.
DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya.
Memasuki usia ke-51 tahun, emiten pertambangan Indonesia PT Bumi Resources melaporkan kinerja positif meski perekonomian dunia masih menghadapi perlambatan pertumbuhan.
Tiongkok dan India diproyeksikan akan mengurangi pembelian batu bara termasuk dari Indonesia. Pasalnya, dua negara tersebut telah memiliki stok yang cukup untuk sepanjang tahun ini.
HARI ini menjadi salah satu momen bersejarah bagi Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki julukan Bumi Marunting Batu Aji.
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara perlu untuk dipertahankan sebab bakal mempengaruhi tarif listrik yang dikeluarkan oleh PT PLN.
Pemerintah telah berusaha keras untuk memastikan ketersediaan harga minyak goreng di pasaran sesuai dengan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved