Butuh Dana Besar, Jadi Alasan RI Manfaatkan INFF

KERANGKA Kerja Pembiayaan Nasional Terpadu (Integrated National Financing Framework/INFF) dibutuhkan Indonesia untuk memenuhi keperluan pendanaan implementasi pembangunan berkelanjutan.

Pasalnya, INFF dapat menghadirkan solusi kerangka kerja dan mengoptimalisasi sumber pembiayaan. Demikian disampaikan Kepala Sekretariat SDGs dan Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Vivi Yulaswati.

Alasan kuat yang membuat Indonesia membutuhkan INFF adalah besarnya jumlah dana yang diperlukan. Apalagi, jumlahnya kian membesar pascapandemi covid-19 yang terjadi sejak dua tahun silam.

"Bahkan sebelum pandemi covid-19, kebutuhan pembiayaan SDG sudah sangat besar. Menurut roadmap Indonesia menuju 2030, kebutuhan untuk skenario tinggi membutuhkan biaya sekitar US$4,75 triliun. Di antaranya, hanya untuk mencapai tujuan 13," terang Vivi dalam forum diskusi G20, Selasa (9/8).

Saat ini, lanjut dia, tengah diupayakan agenda untuk menekan dampak perubahan iklim. Setidaknya, dalam Nationally Determined Contribuiton (NDC) yang telah disepakati, Indonesia membutuhkan pembiayaan sekitar US$322 miliar agar dapat memenuhi komitmen tersebut.

Alasan lain, yakni untuk mendukung pencapaian peta jalan SDG, yang mulanya hanya 124 target menjadi 169 target dalam pembangunan rencana nasional. Namun, masih terjadi kesenjangan hingga US$1 triliun untuk menjalankan skenario perencanaan dalam peta jalan.

"INFF memberikan kerangka bagaimana mengatur dengan baik mengenali semua potensi dan melakukan pembagian kerja. Jadi, INFF memberi kita payung tidak hanya kolaborasi, tetapi juga menciptakan lebih banyak dampak untuk mencapai SDGs tepat waktu," imbuh Vivi.

Indonesia telah mengembangkan strategi berurutan dalam INFF untuk menyediakan cara yang lebih sistematis dalam mencapai SDGs. Beberapa strategi yang disusun, yakni pengembangan solusi perbankan hijau untuk investasi berkelanjutan, mempercepat pasar modal, memperdalam untuk membuka peluang pembiayaan, serta reformasi kebijakan fiskal.

Lalu, menyelaraskan dengan filantropi dan berbasis keyakinan, meningkatkan dampak mobilisasi investasi, hingga keuangan campuran. "Kami akan berbicara lebih banyak tentang upaya keuangan campuran, juga meningkatkan insentif untuk adopsi SDGs daerah," pungkasnya.(OL-11)