Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian dan krisis global.
Hal itu dibuktikan dengan kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh dengan impresif sebesar 5,44 persen (year of year/yoy) pada kuartal II tahun 2022.
“Jika dilihat trennya, pada triwulan ini ekonomi kita sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Artinya, tanda pemulihan itu semakin nyata dan terus berlanjut. Selain itu, ekonomi kita juga tetap menunjukkan resiliensi di tengah gejolak dinamika global, baik yang dipicu akibat ketegangan geopolitik, tren kenaikan inflasi, hingga ancaman kelangkaan pangan dan energi,” urai Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (8/8).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah yang masih mengalami kontraksi pada kuartal II-2022 sebesar negatif 5,24 persen (yoy).
Sedangkan, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,51 persen (yoy), investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,07 persen (yoy), ekspor tumbuh tinggi mencapai 19,74 persen (yoy), dan impor mencapai 12,34 persen (yoy).
Baca juga: Presiden: Defisit APBN 2023 Harus Dibawah 3%
“Saya kira hal ini patut menjadi catatan pemerintah untuk mempercepat serapan belanja pemerintah, khususnya belanja pegawai dan belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena dengan belanja pegawai kita bisa memperkuat konsumsi rumah tangga. Begitupun, belanja pengadaan yang akan bermanfaat untuk menggerakkan UMKM lokal,” ujar Puteri.
Lebih lanjut, Puteri menyampaikan sejumlah strategi untuk menjaga momentum pemulihan perbaikan ekonomi ini terus berlangsung hingga penghujung tahun.
“Pandemi tetap harus dikendalikan dengan percepatan vaksinasi dan booster covid-19 hingga pelonggaran mobilitas yang terukur. Kemudian, daya beli masyarakat pada kelompok 40 persen terbawah juga harus dijaga melalui program PEN, khususnya lewat jaring pengaman sosial seperti Bantuan PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, dan Kartu Prakerja,” tegas Puteri.
Selain itu, di tengah ancaman kenaikan harga energi dan pangan, politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk terus menahan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, melalui belanja subsidi secara terukur dan tepat sasaran.
“Tak hanya itu, dukungan pembiayaan UMKM melalui skema KUR juga perlu terus dijaga. Termasuk terus mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional, khususnya proyek infrastruktur yang dapat memberikan efek pengganda bagi pembangunan wilayah dan nasional serta masyarakat sekitar,” ungkap Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri mengaku optimis pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.
“Capaian triwulan ini menjadi modal besar kita untuk mengejar target hingga akhir tahun nanti. Terlebih, prospek kedepan yang masih kuat,” tutup legislator dapil Jawa Barat VII itu. (RO/OL-09)
Saya tidak melihat indikasi turunnya konsumsi.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki pondasi yang kuat.
Karena itu, insentif harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong produktivitas, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
CHIEF Economist Permata Bank Josua Pardede mengungkapkan persoalan validitas data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,12%.
Surplus perdagangan barang yang sudah berlangsung selama 62 bulan berturut-turut menjadi bantalan utama ketahanan ekonomi eksternal Indonesia.
BPS mengungkapkan dari jumlah 33,43 juta orang lanjut usia (lansia) di Indonesia, lebih dari separuh atau 55,21% lansia di Indonesia masih masuk ke dalam angkatan kerja.
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved