Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian dan krisis global.
Hal itu dibuktikan dengan kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh dengan impresif sebesar 5,44 persen (year of year/yoy) pada kuartal II tahun 2022.
“Jika dilihat trennya, pada triwulan ini ekonomi kita sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Artinya, tanda pemulihan itu semakin nyata dan terus berlanjut. Selain itu, ekonomi kita juga tetap menunjukkan resiliensi di tengah gejolak dinamika global, baik yang dipicu akibat ketegangan geopolitik, tren kenaikan inflasi, hingga ancaman kelangkaan pangan dan energi,” urai Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (8/8).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah yang masih mengalami kontraksi pada kuartal II-2022 sebesar negatif 5,24 persen (yoy).
Sedangkan, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,51 persen (yoy), investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,07 persen (yoy), ekspor tumbuh tinggi mencapai 19,74 persen (yoy), dan impor mencapai 12,34 persen (yoy).
Baca juga: Presiden: Defisit APBN 2023 Harus Dibawah 3%
“Saya kira hal ini patut menjadi catatan pemerintah untuk mempercepat serapan belanja pemerintah, khususnya belanja pegawai dan belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena dengan belanja pegawai kita bisa memperkuat konsumsi rumah tangga. Begitupun, belanja pengadaan yang akan bermanfaat untuk menggerakkan UMKM lokal,” ujar Puteri.
Lebih lanjut, Puteri menyampaikan sejumlah strategi untuk menjaga momentum pemulihan perbaikan ekonomi ini terus berlangsung hingga penghujung tahun.
“Pandemi tetap harus dikendalikan dengan percepatan vaksinasi dan booster covid-19 hingga pelonggaran mobilitas yang terukur. Kemudian, daya beli masyarakat pada kelompok 40 persen terbawah juga harus dijaga melalui program PEN, khususnya lewat jaring pengaman sosial seperti Bantuan PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, dan Kartu Prakerja,” tegas Puteri.
Selain itu, di tengah ancaman kenaikan harga energi dan pangan, politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk terus menahan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, melalui belanja subsidi secara terukur dan tepat sasaran.
“Tak hanya itu, dukungan pembiayaan UMKM melalui skema KUR juga perlu terus dijaga. Termasuk terus mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional, khususnya proyek infrastruktur yang dapat memberikan efek pengganda bagi pembangunan wilayah dan nasional serta masyarakat sekitar,” ungkap Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri mengaku optimis pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.
“Capaian triwulan ini menjadi modal besar kita untuk mengejar target hingga akhir tahun nanti. Terlebih, prospek kedepan yang masih kuat,” tutup legislator dapil Jawa Barat VII itu. (RO/OL-09)
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Lonjakan ini tidak lepas dari berbagai program promosi pariwisata yang terus digencarkan, termasuk kerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah pusat.
DATA statistik bukan sekadar angka, melainkan narasi yang membentuk persepsi dan arah kebijakan.
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved